Jay Foreman, CEO Basic Fun Inc—salah satu perusahaan penggugat—menyambut baik keputusan ini. Ia memuji keberanian bisnis kecil yang berani melawan kebijakan pemerintah. Foreman memperkirakan perusahaannya telah membayar lebih dari US$100.000 sejak aturan ini berlaku hampir setiap hari.
Data dari koalisi We Pay the Tariffs menunjukkan bahwa otoritas bea cukai AS telah mengumpulkan sekitar US$8 miliar dari tarif Pasal 122 ini pada bulan Maret saja. "Putusan hari ini adalah kabar positif bagi bisnis kecil yang terpuruk akibat pajak ilegal ini," ujar Dan Anthony, pemimpin koalisi tersebut. “Pengadilan seharusnya melangkah lebih jauh dengan menghentikan pemungutan tarif selama proses banding berlangsung.”
Pukulan Terbaru
Pengadilan menolak argumen pemerintah yang menyebut bahwa "defisit neraca pembayaran"—syarat utama penggunaan Pasal 122—adalah istilah yang bisa ditafsirkan secara fleksibel. Hakim menyimpulkan bahwa proklamasi Trump gagal mengidentifikasi adanya defisit tersebut sesuai makna undang-undang, dan justru menggunakan "defisit perdagangan dan transaksi berjalan" sebagai pembenaran.
Keputusan ini merupakan kegagalan terbaru bagi upaya Trump untuk mengenakan tarif tanpa persetujuan Kongres. Sebelumnya, pada 20 Februari, Mahkamah Agung telah membatalkan tarif yang dikeluarkan di bawah undang-undang berbeda (IEEPA). Saat itu, hakim memutuskan Trump telah melampaui wewenangnya, memicu tuntutan pengembalian dana (refund) dari para importir sebesar hampir US$170 miliar.
Departemen Kehakiman AS dapat mengajukan banding atas putusan terbaru tersebut ke Pengadilan Banding Federal AS, yang sebelumnya juga memutuskan tidak mendukung pemerintahan Trump dalam sengketa tarif terdahulu.
Pemerintahan Trump saat ini juga tengah menyiapkan rencana tarif baru, meski implementasinya diperkirakan baru berlangsung beberapa bulan lagi. AS sedang menyelidiki puluhan negara terkait praktik kerja paksa dan kapasitas produksi berlebih berdasarkan Section 301 Trade Act, yang diperkirakan akan berujung pada pengenaan tarif baru.
Sementara itu, Gedung Putih disebut mengandalkan tarif Section 122 untuk menjembatani periode hingga Juli, saat sebagian investigasi perdagangan diperkirakan selesai.
Situasi tersebut berpotensi melemahkan posisi Trump menjelang pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping pekan depan. Daya tawar Trump bisa semakin berkurang jika kewenangannya menerapkan tarif secara sepihak semakin dibatasi.
Section 122 memungkinkan presiden AS memberlakukan tarif hingga 15% selama 150 hari jika negara menghadapi apa yang disebut undang-undang sebagai “masalah fundamental pembayaran internasional.” Bahkan sebelum Trump menerapkan tarif tersebut, para ekonom dan pakar kebijakan sudah memperdebatkan apakah aturan itu memiliki dasar hukum yang cukup kuat.
Dalam proklamasi penerapan Section 122, Trump menyatakan tarif diperlukan karena AS mengalami defisit perdagangan yang “besar dan serius.” Ia juga menyinggung arus negatif pendapatan investasi warga AS di luar negeri serta indikator lain yang menurutnya menunjukkan posisi neraca pembayaran AS memburuk.
Berdasarkan aturan tersebut, presiden memiliki kewenangan memberlakukan tarif jangka pendek untuk mengatasi persoalan arus uang masuk dan keluar negara, termasuk “defisit neraca pembayaran AS yang besar dan serius” serta “depresiasi dolar yang signifikan dan segera.”
Berbeda dengan dasar hukum lain yang bisa digunakan Trump untuk menerapkan tarif, Section 122 dapat diberlakukan tanpa perlu menunggu investigasi lembaga federal terlebih dahulu.
Gugatan di Pengadilan
Kelompok usaha kecil dan negara bagian yang menggugat kebijakan Trump berargumen bahwa Section 122 sudah tidak relevan sejak AS meninggalkan standar emas beberapa dekade lalu. Mereka menilai Trump secara keliru menyamakan “defisit neraca pembayaran” dengan defisit perdagangan demi membenarkan penggunaan aturan tersebut.
Mereka juga menyebut perintah Trump terkait tarif Section 122 “dipenuhi penghilangan fakta dan salah tafsir” mengenai definisi defisit neraca pembayaran. Menurut para penggugat, defisit perdagangan yang disebut Trump hanya merupakan salah satu komponen dalam perhitungan neraca pembayaran suatu negara.
Negara-negara bagian tersebut juga menilai tarif baru Trump melanggar ketentuan lain dalam Section 122, termasuk larangan penerapan kebijakan yang diskriminatif. Mereka menyoroti pengecualian tarif terhadap sejumlah barang dari Kanada, Meksiko, Kosta Rika, Republik Dominika, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nikaragua.
Dalam gugatan disebutkan bahwa pemerintahan Trump sebelumnya telah mengakui dalam sengketa tarif IEEPA bahwa defisit perdagangan “secara konsep berbeda” dengan defisit neraca pembayaran.
Pengembalian Dana Tarif IEEPA
Perselisihan terkait Section 122 muncul ketika sengketa pengembalian dana tarif IEEPA juga memanas. Hakim Pengadilan Perdagangan Internasional AS, Richard Eaton, kini mengawasi proses pengembalian dana besar-besaran tersebut dan meminta Customs and Border Protection memberikan laporan rutin mengenai sistem otomatis yang akan digunakan pemerintah untuk menyalurkan sebagian besar dana pengembalian.
Otoritas bea cukai AS meluncurkan portal pengembalian dana pada akhir April dan tahap awal pembayaran mulai masuk ke rekening importir pekan ini.
Namun, masih ada pertanyaan terkait cakupan proses klaim pengembalian dana dan apakah konsumen dapat menuntut perusahaan yang menaikkan harga barang untuk menutup biaya tarif yang lebih tinggi tersebut.
(bbn)
