ESDM Kembali Panggil 106 Pemegang IUP yang Belum Punya RKAB - Energi

Rita juga menyatakan tak seluruh pemegang IUP belum mengajukan RKAB, beberapa diantaranya sudah mengajukan namun masih belum sesuai aturan yang berlaku.

“Nah ini yang semuanya itu kita masih memberikan waktu, kan sudah mengajukan sebetulnya ya, [tetapi] ada evaluasi terus mungkin ada kekurangan atau ketidakpahaman. Nah, kita lakukan coaching,” ujar dia.

Rita turut memastikan Ditjen Minerba belum mempertimbangkan membekukan atau mencabut IUP 106 perusahaan yang belum mengajukan RKAB. Dia menegaskan Ditjen Minerba masih memberikan kesempatan untuk perusahaan tersebut menuntaskan kewajibannya.

“Kami berikan kesempatan waktu mudah-mudahan dari semua yang sudah bisa selesai itu harapan kita,” ungkap Rita.

Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menggarisbawahi sudah memberikan peringatan terhadap para penambang tersebut; bahwa mereka tidak dapat melakukan kegiatan penambangan selama belum mendapatkan persetujuan RKAB.

“Itu semacam peringatan dari kita bahwa lu aware loh terhadap ini. Lu kalau enggak punya RKAB, enggak bisa loh melakukan kegiatan. Lu kalau dapat peringatan dan lain sebagainya gitu-gitu lah. Supaya mereka aware,” kata Tri kepada awak media di Kementerian ESDM, Selasa (28/4/2026), malam.

Tri mengungkapkan sejumlah penambang tersebut sudah ada yang mengajukan persetujuan RKAB ke Ditjen Minerba, tetapi pengajuan yang dikirimkan masih belum sesuai standar.

Tri menyatakan beberapa di antaranya ada yang belum menempatkan dana jaminan reklamasi (jamrek), belum memiliki kepala teknik tambang (KTT), hingga belum memiliki neraca sumber daya dan cadangan.

Dalam surat Ditjen Minerba bernomor T-396/MB.04/DBM.OP/2026 dijelaskan bahwa peringatan pertama telah disampaikan pada 4 Desember 2025. Selanjutnya, peringatan kedua disampaikan pada 26 Januari 2026 dan peringatan ketiga tahap satu disampaikan pada 9 Maret 2026.

Melalui surat tersebut, Ditjen Minerba mengundang para pemegang IUP yang belum melaporkan RKAB untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan menegaskan terdapat konsekuensi sanksi bagi perusahaan minerba yang tak kunjung melaporkan RKAB.

Sebelumnya, ESDM memberikan relaksasi bagi penambang yang belum mendapatkan persetujuan RKAB 2026 yakni dapat melakukan produksi sebesar 25% dari rencana produksi 2026 yang tertuang dalam RKAB tiga tahunan, meskipun penyesuaian RKAB 2026 belum disetujui.

Akan tetapi, ketentuan tersebut hanya berlaku hingga 31 Maret 2026. Kelonggaran tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang RKAB 2026 tertanggal 31 Desember.

Adapun, kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini sebelumnya direncanakan di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton. Target tersebut merosot lebar jika dibandingkan dengan produksi dalam RKAB tahun sebelumnya sebanyak 379 juta ton.

Kementerian ESDM juga memangkas target produksi batu bara pada tahun ini di dalam RKAB 2026. Produksi batu bara pada RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta ton, turun dari realisasi produksi pada 2025 sebanyak 790 juta ton.

Daftar 106 perusahaan yang belum melaporkan RKAB ke Kementerian ESDM secara lengkap: