Impor BLU
Ihwal potensi impor dilakukan oleh badan layanan umum (BLU), Ishak menilai saat ini belum terdapat BLU yang memiliki mandat melakukan impor minyak mentah.
Dia mencatat BLU yang saat ini berada di sektor energi hanya berfokus pada pengelolaan dana, bukan perdagangan komoditas.
“Jika skema ini ingin dijalankan, diperlukan pembentukan BLU baru atau penugasan khusus yang disertai dasar hukum yang jelas,” ungkap Ishak.
Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan regulasi impor minyak mentah dari Rusia, usai mengamankan komitmen pemenuhan pasokan minyak mentah dari Negeri Beruang Merah sebanyak 150 juta barel.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan terdapat dua opsi impor minyak mentah dari Rusia, yakni melalui badan usaha milik negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) atau melalui BLU.
Yuliot juga menyatakan Kementerian ESDM bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sedang membahas sumber pembiayaan impor minyak mentah tersebut.
“Jadi sekarang kita tinggal instrumen bagaimana kita mengimpornya. Apakah langsung BUMN atau ini ada BLU? Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya,” kata Yuliot kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (24/4/2026).
“Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan ya termasuk pembiayaan itu juga lagi kita bahas antara kementerian lembaga ya. Kemudian itu juga dengan badan usaha termasuk bagaimana pada saat impor jalur mana yang akan digunakan,” tutur dia.
Yuliot turut mengingatkan jika impor dilakukan melalui BUMN, terdapat konsekuensi yang harus dihadapi gegara impor dilakukan secara langsung tanpa melalui proses tender atau lelang.
Di sisi lain, Pertamina selaku BUMN migas juga sudah memiliki kontrak pembelian dari sejumlah sumber.
“Ini kan BUMN kan juga ini sudah ada kontrak-kontrak dengan pihak lain ya kemudian untuk pemenuhan di dalam negeri bagaimana proses pengadaan ya kemudian bagaimana pembiayaan itu kan konsekuensinya proses pengadaan,” ujar dia.
“Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dahulu ya kalau ini kan skemanya adalah G2G. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan,” tutur Yuliot.
Sekadar informasi, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo pertama kali mengungkapkan Indonesia mendapatkan komitmen pasokan minyak mentah dari Rusia dengan volume total sebesar 150 juta barel.
Komitmen tersebut diamankan Indonesia usai Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Adik Prabowo tersebut mengungkapkan Putin memberikan komitmen kepada Prabowo agar negaranya memasok sekitar 100 juta barel minyak mentah dengan harga khusus dan dapat segera dikirimkan ke Indonesia.
Setelah itu, jika Indonesia membutuhkan tambahan pasokan, maka Rusia juga dapat memasok sekitar 50 juta barel minyak mentah ke Tanah Air.
“Dia [Prabowo] ke Moskwa ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin 100 juta barel minyak itu akan segera dikirim ke Indonesia, 100 juta dengan harga khusus,” kata Hasim dalam agenda Economic Briefing 2026 yang diselenggarakan Garuda TV di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
“Dan apabila Indonesia perlu lagi tambahan, sudah ditambah 50 juta maka Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari Pemerintah Rusia 150 juta barel kita bisa simpen di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi,” tutur Hashim.
(azr/wdh)
