Bloomberg Technoz, Jakarta - Hasil Pemeriksaan Tematik Nasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2026 menemukan empat permasalahan pada program Cek Kesehatan Gratis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Program ini termasuk dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dari hasil pemeriksaan BPK, permasalahan pertama yang ditemukan adalah regulasi dan kebijakan yang mengatur skrining/deteksi dini dalam CKG belum sepenuhnya harmonis dan lengkap. Hal ini mengakibatkan adanya risiko yang dapat memengaruhi pelaksanaan CKG dan ketepatan perhitungan/pemenuhan BMHP.

“Untuk itu diharapkan agar Kemenkes mengevaluasi dan menyelaraskan ketentuan skrining/deteksi dini dalam Petunjuk Teknis (Juknis) CKG dengan regulasi atau kebijakan lain yang terkait dengan indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Renstra Kemenkes serta melengkapi ketentuan terkait skrining/deteksi dini,” ujar BPK dalam laporannya yang dikutip, Jumat (24/4/2026).

Permasalahan kedua yang ditemukan BPK adalah regulasi dan kebijakan yang mengatur peran lintas program dan lintas sektor belum tersedia secara lengkap dan jelas. Akibatnya, penyelenggaraan Cek Kesehatan Gratis belum sepenuhnya terarah dan terpadu/sinkron.

“BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan agar menetapkan tim penanggung jawab penyelenggaraan CKG dan tugasnya secara lengkap, jelas dan spesifik untuk memastikan integrasi antar program/kegiatan terkait serta mempercepat penyusunan draf Inpres tentang Penyelenggaraan PHTC CKG,” kata BPK.