Lalu BPK mendapatkan Kemenkes belum sepenuhnya merencanakan pemenuhan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan CKG. Hal tersebut terlihat dari pemetaan SDMK yang belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan, pemetaan alat kesehatan di puskesmas dan laboratorium kesehatan belum mutakhir, dan perhitungan kebutuhan BMHP belum optimal. Akibatnya, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) tidak dapat melaksanakan skrining kesehatan sesuai Juknis CKG karena adanya keterbatasan SDMK, alat kesehatan, dan BMHP.
Sehingga Menteri Kesehatan diminta agar menetapkan SDMK pelaksana CKG dalam Juknis CKG dengan mengacu pada Standar Profesi dan PP Nomor 28 Tahun 2024, menyusun strategi pemenuhan SDMK serta menetapkan mekanisme verifikasi dan validasi data spesifikasi alat kesehatan dan proses pengusulan kebutuhan BMHP dari dinas kesehatan kabupaten/kota yang sistematis.
Permasalahan terakhir yang didapatkan BPK di program Cek Kesehatan Gratis terkait pengembangan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). Aplikasi tersebut dianggap belum mudah dioperasikan dan sistemnya belum terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan lainnya.
Hal ini ditunjukkan dengan dashboard ASIK PKG yang belum menyajikan data yang akurat dan belum interoperabel, antara lain dengan ASIK Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Sigizi Terpadu. Akibatnya, beban kerja tenaga kesehatan puskesmas bertambah dan berisiko menimbulkan kesalahan dalam pemberian layanan pemeriksaan lanjutan atas hasil skrining.
“BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan agar mengidentifikasi seluruh kelemahan dan mengusulkan perbaikan sistem informasi pencatatan dan pelaporan ASIK PKG serta melakukan integrasi dan interoperabilitas antara ASIK PKG dengan sistem informasi kesehatan lainnya,” tutup BPK.
(spt)
