“Berarti 20 tahun dong? Kan enggak mungkin ya? Artinya kalau kita hanya mengandalkan kemampuan produksi nasional, ya yang saat sekarang, kalau enggak 5,8 GW ada yang sampai 11 GW sudah,” kata Sripeni ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
“Termasuk yang ada di Batam yang saat ini ekspor, tetapi kemudian terkendala ya, sekarang yang 6 GW. Jadi kalau 100 dibagi 10 atau 11, berarti 10 tahun ya kalau kita hanya menggunakan produksi nasional,” ujar dia.
Dibagi Dua
Untuk itu, dia menyarankan agar pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW tersebut dibagi menjadi dua segmen, yakni skala kecil dan skala besar.
Sripeni menyarankan untuk proyek berskala kecil pemanfaatan komponen lokal dapat dioptimalkan, sebab segmen tersebut lebih sederhana dari sisi teknologi dan implementasi.
Sementara itu, untuk PLTS berskala besar, dia memandang proyek tersebut membutuhkan infrastruktur pendukung yang kemungkinan besar belum tersedia di Indonesia.
“Maka ada dua nanti yang diharapkan dari pemerintah adalah mengenai konsep bahwa TKDN untuk utilitas, sama TKDN untuk daerah terpencil; PLTS microgrid dan offgrid, itu manfaatkan lokal gitu. Lokal pun bisa masuk ke utilitas untuk skala-skala tertentu,” saran dia.
Sekadar informasi, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari membeberkan rencana pengembangan PLTS 100 GW bakal terbagi menjadi dua kategori.
Qodari mengatakan PLTS yang terhubung dengan jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ditargetkan mencapai 89,1 gigawatt peak (GWp) dengan dukungan battery energy storage system (BESS) sebesar 124,1 gigawatt-jam (GWh).
“Sedangkan PLTS non-PLN untuk pemakaian sendiri dan sistem offgrid ditargetkan 11,7 GWp dengan BESS sebesar 21,8 GWh,” ujar Qodari dalam konferensi pers, Rabu (18/3/2026).
Sebagai tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan 13 GW dari total target 100 GW, terutama di wilayah yang telah memiliki infrastruktur distribusi listrik.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan PLTS off-grid isolated melalui program listrik desa, yang memberikan akses listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Ini merupakan sistem pembangkit listrik tenaga surya mandiri yang beroperasi penuh tanpa terhubung ke jaringan PLN (independen).
Contoh pembangunan PLTS offgrid isolated dalam program listrik desa ada di dua wilayah. Pertama, Pulau Sakala, Desa Sakala, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. Kapasitas PLTS 100 kilowatt peak (kWp) dengan cakupan 500 rumah tangga.
Kedua, Pulau Karamaian, Desa Karamaian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Kapasitas PLTS 175 kWp dengan cakupan 400 rumah tangga.
“Listrik di dua desa ini sebelumnya bersumber dari pembangkit listrik tenaga diesel. Waktu menyala ketika itu terbatas, apalagi kalau pasokan bahan bakar minyak [BBM] solar terganggu,” ujarnya.
“Saat ini dua desa tersebut sudah terang dialiri listrik dari PLTS, pembangkit yang ramah lingkungan, sumber energi tidak terbatas dari cahaya matahari, dan hemat biaya.”
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 GW rampung dalam waktu 2 tahun atau pada 2028.
Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, tepatnya ketika mengungkapkan sumber energi alternatif yang dimiliki Indonesia dan bakal digencarkan pengembangannya dalam waktu dekat.
“Kita akan melaksanakan pembangunan yang sangat cepat terhadap tenaga surya yang kita rencananya kita akan melakukan 100 gigawatt yang kita targetkan harus selesai dalam 2 tahun yang akan datang ini. [PLTS berkapasitas] 100 gigawatt itu adalah 100.000 megawatt,” kata Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna, Jumat (13/03/2026).
(azr/wdh)
