"Kemudian juga lerusahaan-perusahaan Petrokimia, semua menyatakan kemungkinan besar akan melakukan efisiensi kalau perang terus berlarut-larut," tutur dia.
"Karena ongkos produksi naik, efisiensinya adalah di labor cost, di biaya buruh. Untuk melakukan penekanan biaya buruh adalah pengurangan karyawan."
Said pun lantas meminta pemerintah untuk berupaya tidak menambah beban seperti menaikkan BBM jenis nonsubsidi untuk industri. Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 10 atau 9% dari saat ini yang masih 11%.
Dengan demikian, usulan itu diharapkan dapat meminimalisir beban biaya produksi perusahaan, yang pada akhirnya tidak perlu mengambil langkah efisiensi lewat pengurangan pekerja.
"Ketika ongkos produksi naik tapi pajak PPN-nya turun kan barang tetap bisa dijual. Kalau barang tetap bisa dijual dengan tidak menaikkan harga barang maka produksi akan tetap berjalan," tutur dia.
Adapun, Said sebelumnya juga sempat mengatakan sejumlah fakta mengenai 10 perusahaan yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tersebar di wilayah Pulau Jawa.
Dari seluruh perusahaan tersebut, kata dia, akan ada sekitar 9.000 pekerja yang terancam PHK. Mayoritas perusahaan berada di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Banten.
"Kemungkinan besar di Cikarang, Bekasi dan Tangerang Raya. Banten itu kan paling banyak tekstilnya. Dua wilayah itu," ujar Said saat diminta konfirmasi terpisah.
Kedua wilayah tersebut setidaknya akan mengambil porsi lebih dari 50% dari total perkiraan jumlah pekerja yang terancam kena PHK dalam waktu 3 bulan mendatang.
Selain wilayah Jabar dan Banten, perusahaan lain yang juga terancam akan melakukan PHK tersebut berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Salah satunya juga iya [perusahaan] sparepart otomotif, terutama motor. Kan banyak yang berbahan baku plastik, seperti body-nya itu," kata dia. "Intinya, kalau dia berbahan baku plastik, kapas, kan itu naik harganya biaya produksi naik."
(ain)
