Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya mengatakan dari sisi dugaan structural excess capacity, pemerintah RI menilai tidak ada kebijakan Indonesia yang menyebabkan kelebihan kapasitas manufaktur. Surplus perdagangan Indonesia ke AS disebut terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan dari pasar AS.
Dia menambahkan produksi manufaktur Indonesia bersifat market driven atau mengikuti permintaan pasar, sehingga tidak mengganggu industri di AS.
Sementara itu, terkait isu tenaga kerja paksa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Indonesia memiliki regulasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengawasan ketenagakerjaan yang kuat.
Dia memastikan pemerintah tidak menoleransi praktik forced labor dalam sistem produksi nasional. "Alhamdulillah tadi sudah selesai ya, tinggal penyiapan untuk dokumen akhir," ujar Yassierli.
Hubungan Bilateral RI-AS
Terkait hubungan perdagangan Indonesia dengan AS, Airlangga menyampaikan AS memiliki posisi yang secara konsisten menjadi penyumbang surplus perdagangan tertinggi sekaligus salah satu destinasi ekspor terbesar bagi Indonesia.
“Selanjutnya dengan Amerika. Kenapa Amerika penting? Karena sebetulnya neraca dagang yang positif tertinggi itu dengan Amerika. Amerika mengimpor produk manufaktur Indonesia. Minyak sawit, elektronik, sepatu, tekstil, furniture, dan yang lain. Itu yang membedakan Amerika dengan negara lain,” ungkap Airlangga.
Lebih lanjut, pemerintah mencatat kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan dengan AS yang berlangsung secara intensif sejak April 2025 hingga awal 2026. Rangkaian pertemuan bilateral menghasilkan penurunan tarif terhadap sejumlah produk Indonesia, termasuk penyesuaian tarif dari sebelumnya 32% menjadi sekitar 19% untuk komoditas tertentu, serta peluang pembebasan tarif (0%) bagi 1.819 produk terpilih.
Kebijakan ini memberikan perlindungan sekaligus dorongan kuat bagi industri padat karya dalam negeri yang menyerap sekitar 5 juta tenaga kerja. Selain itu, kerja sama ekonomi bilateral dengan AS semakin diperkuat di berbagai sektor strategis, termasuk pangan, industri, energi, dan teknologi, serta mendorong penguatan kerja sama pada bidang ekonomi digital, keamanan ekonomi, serta penyelesaian hambatan non-tarif.
Dia menambahkan Indonesia memiliki posisi yang strategis dan high profile di tingkat internasional. Peran aktif Indonesia dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan kerja sama internasional turut memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia di mata dunia.
Dalam berbagai forum global, Indonesia dipandang sebagai mitra yang memiliki pengaruh dan kredibilitas, sehingga sering menjadi prioritas dalam proses dialog maupun perundingan strategis.
“Nah ini mungkin yang mempermudah untuk kita menyelesaikan seluruh perundingan. Kalau Indonesia tidak high profile, Indonesia tidak menjadi prioritas. Dengan Amerika misalnya, Indonesia kan sebetulnya positif neraca perdagangan dengan Amerika US$20 miliar, namun Indonesia tetap menjadi prioritas,” tutur Airlangga.
(mfd/ell)
