"Sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik atau tindakan politik. Partisipasi politik adalah inti dari demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik," ujar Mujani dalam siaran pers.
Menurut dia, partisipasi politik atau tindakan yang ditujukan untuk kepentingan umum memiliki banyak bentuk. Misalnya, memilih dalam pemilu, mengikuti kampanye, menyumbang partai atau calon, mengikuti aksi politik seperti demonstrasi, mogok, sabotase, dan lain-lain, yang dilakukan secara damai. Sehingga, kata Mujani, aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik yang merupakan bagian demokrasi.
Dia mengatakan sikap yang dinyatakan secara verbal adalah wujud dari kebebasan berekspresi atau berpendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar. "Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar berarti makar dijamin oleh UUD," kata dia.
Respons Prabowo
Kemarin, Prabowo membahas soal penggulingan presiden saat memberikan pidato kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana. Pidato tersebut nampak sebagai respons terhadap pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang diduga mendorong aksi makar terhadap Presiden Prabowo.
Menurut dia, Indonesia adalah sebuah negara yang menganut asas demokrasi dengan meletakan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Hal ini, kata dia, membuat rakyat memiliki mekanisme evaluasi terhadap pemerintah; termasuk prosedur penggulingan presiden terpilih.
"Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Lakukan dengan baik, dengan damai," kata Prabowo dikutip, Rabu (08/04/2026).
"Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah."
Dia mengatakan, masyarakat bisa melakukan impeachment dengan mengikuti mekanisme yang tersedia. Prosesnya harus melalui DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Dia pun seolah menilai tak masalah jika ada orang yang mengajukan impeachment terhadap dirinya.
Menurut dia, Indonesia telah memiliki sejarah pergantian pemimpin yang baik. Dia mengklaim proses penurunan Presiden ke-1 Soekarno, Presiden ke-2 Soeharto, dan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur dengan damai atau melalui proses yang diatur.
"Tidak [ada yang] melalui kekerasan," ujar Prabowo.
(dov/frg)
