Putra mencatat ‘subsidi’ yang digelontorkan untuk program biodiesel B40 berada di kisaran Rp35—Rp45 triliun. Selain itu, pendanaan biodiesel dari BPDP saat ini sudah tidak disalurkan untuk sektor non-public service obligation (PSO).
“Sudah jelas dengan pencabutan tersebut indikator bahwa pemerintah sudah kewalahan dalam menutup anggaran ‘subsidi’ biodiesel,” ujar Putra.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memprediksi program mandatori biodiesel B50 bakal membutuhkan CPO sekitar 16 juta ton, meningkat 3—4 juta ton dari kebutuhan untuk B40 sekitar 12 juta ton.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyatakan kebutuhan tambahan CPO tersebut kemungkinan besar bakal membuat ekspor produk olahan minyak sawit atau processed palm oil tergerus sekitar 3 juta ton, lantaran digunakan untuk kebutuhan domestik.
Akan tetapi, karena program B50 baru akan diterapkan pada Juli 2026, penurunan ekspor diperkirakan hanya sekitar separuhnya atau sekitar 1,5 juta ton.
Dia menilai penurunan porsi ekspor, ditambah dengan upaya intensifikasi melalui peremajaan sawit rakyat serta replanting oleh perusahaan, masih akan menjaga pasokan CPO tetap memadai untuk program B50.
“Untuk pemberlakuan B50 satu semester membutuhkan tambahan sekitar 1,5 juta ton. Untuk B50 cukup dengan intensifikasi dengan Peremajaan Sawit Rakyat [PSR] dan replanting perusahaan,” kata Eddy ketika dihubungi, Kamis (2/4/2026).
Sekadar catatan, Gapki mencatat produksi CPO Indonesia sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton, tumbuh 7,26% dibandingkan dengan produksi 2024 sebanyak 48,16 juta ton.
Di sisi lain, produksi olahan minyak sawit tercatat sebesar 4,89 juta ton, naik 6,41% dibandingkan dengan 2024 sejumlah 4,59 juta ton.
Lebih lanjut, sepanjang 2025, total konsumsi CPO domestik tercatat sebanyak 24,7 juta ton dan ekspor 32,3 juta ton.
Untuk konsumsi domestik, sektor pangan memanfaatkan sekitar 9,8 juta ton, lebih rendah 3,6% dari tahun sebelumnya.
Selanjutnya, industri oleokimia memanfaatkan sekitar 2,2 juta ton CPO, atau tumbuh 1,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sementara itu, untuk biodiesel tercatat sebanyak 12,7 juta ton, lebih tinggi 11% dari tahun sebelumnya 11,44 juta ton.
Di sisi lain, dari total ekspor 2025 sebesar 32,3 juta ton, 22,72 juta ton di antaranya merupakan ekspor minyak sawit olahan. Lalu, ekspor CPO tercatat sebesar 2,9 juta ton. Sementara itu, ekspor oleokimia dilaporkan 5,07 juta ton.
Sekadar informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan B50 pada 1 Juli 2026.
Hal ini merupakan salah satu poin dari 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dalam merespons gejolak harga minyak dunia dampak dari perang di Timur Tengah.
"Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya mengonfirmasi tarif PE CPO dan produk turunannya akan naik menjadi 12,5% mulai Maret 2026, dari besaran sebelumnya yakni 10%.
Adapun, Kementerian ESDM mengumumkan alokasi dana insentif untuk membiayai program biodiesel B40 pada 2026 ditetapkan sejumlah Rp47,2 triliun dengan alokasi volume sebanyak 15,64 juta kiloliter (kl).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengklaim pemerintah bakal menetapkan dana insentif dan alokasi volume B50 menjelang pemberlakukan mandatori.
(azr/wdh)
