Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom menilai upaya pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi—Solar dan Pertalite — hingga akhir 2026 dengan asumsi rerata harga minyak dunia US$100/barel adalah langkah realistis di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Dalam kaitan itu, ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai asumsi harga minyak di level US$100/barel pada dasarnya masih dapat diterima, tetapi lebih tepat sebagai skenario tekanan, bukan sebagai asumsi normal yang berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Asumsi US$100/barel masih realistis sebagai skenario tekanan, bukan sebagai asumsi normal. Dasarnya jelas. APBN 2026 dibangun dengan asumsi ICP [Indonesian Crude Price] US$70/barel, dan pada pertengahan Maret rata-rata ICP tahun berjalan masih sekitar US$68—US$69," kata Syafruddin ketika dihubungi, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan defisit fiskal masih dapat dijaga sekitar 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan rerata harga minyak US$100/barel menunjukkan adanya pergeseran dari asumsi dasar ke skenario pengaman.

Langkah yang menurut Syafruddin masuk akal untuk menenangkan pasar dan menjaga ekspektasi publik.