Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara melalui royalti, keuntungan pengusaha, kebutuhan energi domestik, dan kestabilan harga pasar.
Namun, kata Tri, Ditjen Minerba hingga saat ini masih belum membahas dan memerinci mekanisme pemberian relaksasi terukur tersebut, yang juga akan berlaku kepada penambang nikel selain batu bara.
"Mekanismenya belum. Jadi enggak ngomong itu dulu kira-kira. Ini kan supply-demand. Begitu nanti suplainya over, ya pasti akan turun lag," kata dia.
Terkait dengan RKAB 2026 bagi perusahaan batu bara yang masih dalam proses persetujuan, Ditjen Minerba memastikan relaksasi produksi sebesar 25% dari target RKAB lama sudah tidak berlaku lagi.
"Sesuai regulasi, hanya sampai 31 Maret. [...] Jika tidak memiliki RKAB, mereka harus berhenti coal atau mineral getting ya," ujar sumber di lingkungan Ditjen Minerba yang tidak berkenan disebutkan namanya.
Kementerian ESDM sebelumnya berwacana memangkas target produksi batu bara pada tahun ini di dalam RKAB 2026. Produksi batu bara pada RKAB 2026 ditargetkan sekitar 600 juta ton, turun dari realisasi produksi pada 2025 sebanyak 790 juta ton.
Dalam kesempatan lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang tengah mempertimbangkan untuk memberikan relaksasi yang terukur terhadap kuota produksi dua komoditas unggulan Indonesia tersebut.
Dia menegaskan Kementerian ESDM bisa saja memberikan relaksasi bagi penambang untuk mengajukan revisi kuota produksi secara terbatas, dengan syarat harga komoditas tersebut dalam kondisi stabil.
“Dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri ESDM," ujar Bahlil di Istana Presiden Jakarta, akhir Maret lalu.
"Kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tetapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand,” tegas Bahlil.
(ibn/wdh)
