"Tunggu sampai selesai, saya akan kabari. [Hal] yang jelas bahwa pemerintah sangat memahami kondisi yang hari ini masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang untuk subsidi maupun nonsubsidi," kata dia.
"Kami lagi melakukan rapat untuk membuat exercise. Nanti kalau sudah ada [baru kita umumkan]."
Sebelumnya, keputusan Pertamina menaan harga BBM subsidi dan nonsubsidi ditengah gejolak harga minyak dunia disebut akan membuat arus kas perusahaan membengkak.
Hanya saja, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi berpendapat, dalam jangka pendek, selisih harga tersebut bakal ditanggung Pertamina dari hasil keuntungan bisnis hulu minyak dan gas (migas).
Sementara itu, jika harga BBM nonsubsidi ditahan dalam jangka panjang, Badiul mewaspadai arus kas Pertamina bakal mengalami tekanan dan pada akhirnya kebutuhan pembiayaan akan meningkat untuk mengompensasi harga BBM nonsubsidi.
"Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan kebutuhan utang atau penarikan fasilitas pembiayaan, yang pada akhirnya berdampak pada rasio leverage dan persepsi risiko kredit perusahaan,” kata Badiul, belum lama ini.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Pertamina sementara waktu bakal menanggung selisih harga jual dan harga keekonomian BBM nonsubsidi seperti Pertamax series dan Dex series, ketika memutuskan menahan harga jual per 1 April 2026.
Purbaya mengklaim Pertamina memiliki keuangan yang sehat dan cukup mampu untuk menanggung selisih harga jual BBM nonsubsidi dengan harga keekonomiannya.
“Sementara sepertinya [ditanggung] Pertamina, sementara ya. Dia mampu karena sekarang dari pemerintah kan lancar [pembayaran kompensasinya]. Kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan 70% terus-terusan,” kata Purbaya ditemui di kantor Danantara, Rabu (1/4/2026).
(ibn/wdh)
