Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai keinginan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengunci defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di level 2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) kurang realistis. 

Hal itu dikarenakan beban subsidi maupun kompensasi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang akan ditanggung oleh APBN di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik bahkan mencapai defisit Rp7,3 triliun per 30 hari atau Maret 2026. 

“Jika kemudian dikaitkan dengan situasi defisit hari ini, saya rasa ini angka yang berat bagi pemerintah,” kata Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarrato saat dihubungi, Kamis (2/4/2026). 

Fino memperkirakan defisit pemerintah per Maret 2026 atau yang akan diumumkan pada bulan ini juga akan tembus melebihi 0,6% dari PDB. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan defisit bulan lalu sebesar 0,53% terhadap PDB dan melebihi dari periode yang sama tahun lalu di angka 0,43% dari PDB. 

“Kalau kemudian [defisit] di batas atasnya 2,9%, saya rasa pemerintah akan bekerja keras untuk mencoba melakukan efisiensi-efisiensi, defisit ini kan determinannya di belanja energi supaya kemudian belanja energi ini mampu ditutupi dengan APBN yang sangat terbatas,” tuturnya.