Bloomberg Technoz, Jakarta - Work from home atau WFH telah sah menjadi salah satu langkah mitigasi risiko harga minyak mentah dunia yang melambung akibat peperangan antara Iran melawan Amerika Serikat-Israel.

Secara teknis, kebijakan budaya kerja hybrid yang ditaksir menghemat APBN (melalui pengurangan subsidi BBM ke masyarakat) Rp6,2 triliun ini berlaku untuk ASN di lingkup lembaga pemerintahan pusat dan daerah, juga pekerja di sektor swasta setiap hari Jumat.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa kemarin, acuan hukum WFH ASN berlandaskan Surat Edaran atau SE MenPAN-RB dan Kemendagri, sementara sektor swasta via SE Menteri Ketenagakerjaan—memperhatikan sektor dan lingkup kerja.

Anjuran kembalinya WFH tentu membawa konsekuensi yaitu dibutuhkan akses internet yang mumpuni. Berdasarkan data pengujian kecepatan koneksi Speedtest dari Ookla per Februari 2026, laju akses internet Indonesia tercatat 45,4 Mbps untuk download, serta 31,15 Mbps atau lebih rendah pada saat upload.

Rapor kecepatan internet dunia per Februari 2026 lalu tersebut menempatkan Indonesia menempati urutan ke-115 dari 154 negara untuk kategori fixed broadband. Kinerja latensinya mencapai 8 ms.