"Kami kendalikan dengan baik semuanya, dan kami sudah hitung semuanya sampai akhir tahun," tutur dia.
Dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan delapan kebijakan baru pemerintah sebagai respons atas dinamika krisis energi akibat perang di kawasan Timur Tengah.
Beberapa di antaranya, yakni kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan optimalisasi belanja kementerian/lembaga.
Kebijakan ini diklaim sebagai langkah adaptif dan preventif dengan mengedepankan budaya kerja baru yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital.
"Penerapan Work From Home kepada ASN di pusat dan daerah setiap hari Jumat yang diatur melalui Surat Edaran MenPAN-RB dan Kemendagri," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kebijakan WFH juga akan diterapkan bagi para pekerja di sektor swasta. Menurut dia, aturan WFH swasta akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan sektor dan lingkup kerja.
"Efektif diterapkan 1 April, dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan," kata Airlangga.
"Ini akan dituangkan dalam surat edaran MenPAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan."
Khusus bagi ASN, pemerintah juga melakukan efisiensi penggunaan kendaraan dinas yang dicanangkan mencapai 50%; kecuali pada kendaraan operasional dan kendaraan listrik. Pemerintah juga mendorong para ASN untuk lebih sering menggunakan transportasi publik atau massal.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada dinas luar dalam negara dan dinas luar negeri. Pemerintah meminta setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menekan perjalan dinas dalam negeri hingga 50% dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70%.
(lav)
