Subsidi/kompensasi energi hingga Rp13 triliun mencerminkan tambahan beban per kenaikan harga minyak, bukan total tahunan, karena secara baseline subsidi dan kompensasi energi sudah di level sekitar Rp380 triliun.
“Artinya, risiko fiskalnya tetap signifikan, terutama jika harga minyak bertahan tinggi dalam waktu yang cukup lama,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dari simulasi yang ada, setiap kenaikan harga minyak sekitar US$1/barel bisa menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp6 triliun.
“Jadi sensitivitasnya cukup tinggi. Bahkan kenaikan yang terlihat kecil pun bisa cepat menggerus ruang fiskal, apalagi kalau dibarengi tekanan ke nilai tukar dan biaya distribusi,” tuturnya.
Menurut dia, beban subsidi dan kompensasi energi bisa naik ke sekitar Rp370 triliun sampai Rp390 triliun setelah dikoreksi dengan pelemahan kurs.
Jika mengacu pada asumsi makro harga minyak yang dipatok US$70/dolar rerata setahun, beban subsidi APBN memang relatif masih aman di sekitar baseline. Akan tetapi, Yusuf menggarisbawahi, ketika ditinjau berdasarkan kondisi riil atau sejak harga mulai naik dan kurs melemah, beban fiskal sudah jauh lebih berat.
Yusuf menilai hal yang perlu diwaspadai, pergerakan harga minyak saat ini sangat volatile karena lonjakan harga bisa terjadi dalam waktu singkat dan langsung berdampak terhadap fiskal.
“Jadi kalau hanya berpegang pada rata-rata tahunan, risikonya kita terlambat membaca tekanan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” imbuhnya.
Bila mengacu pada sensitivitas data APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1/ barel di atas asumsi APBN diperkirakan menambah belanja negara sekitar Rp10,3 triliun.
Opsi Tambal Belanja APBN 2026
Rizal mengungkapkan dari sisi pembiayaan ketika tekanan subsidi meningkat, pemerintah umumnya mengandalkan kombinasi realokasi belanja, optimalisasi penerimaan komoditas, serta penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Namun, SAL hanya bersifat penyangga jangka pendek, bukan solusi struktural. Penggunaan SAL yang terlalu agresif justru berisiko mempersempit ruang fiskal ke depan, apalagi dalam kondisi defisit yang sudah mendekati batas aman.
Sementara Yusuf berpandangan SAL memang bisa dipakai di awal sebagai bantalan, namun sifatnya sementara.
“Kalau tekanannya berlanjut, pemerintah biasanya akan kombinasikan dengan efisiensi belanja, terutama dari program-program besar, dan juga pembiayaan lewat SBN. Jadi bukan satu sumber, tapi campuran yang harus dijaga supaya tetap seimbang,” ucap dia.
Solusi Alternatif
Lebih jauh, menurut Rizal, untuk solusi jangka pendek, pemerintah bisa menggeser subsidi ke skema tepat sasaran agar lebih efisien, menjaga konsistensi harga BBM nonsubsidi berbasis pasar untuk menghindari kompensasi tidak langsung ke PT Pertamina (Persero).
Kemudian membangun buffer fiskal yang lebih kredibel di luar SAL, dan mulai menerapkan hedging terbatas. Di saat yang sama, efisiensi belanja dilakukan secara selektif untuk melindungi sektor produktif.
“Disertai percepatan transisi energi dan penggunaan skenario dalam asumsi APBN agar respons fiskal lebih adaptif terhadap volatilitas global,” jelas dia.
(lav)
