Menurutnya, langkah strategis pemerintah ke depan tidak bisa lagi bertumpu pada stimulus jangka pendek karena pemerintah penting untuk mendorong reindustrialisasi berbasis hilirisasi yang lebih dalam, bukan sekadar ekspor bahan setengah jadi.
Kemudian reformasi produktivitas tenaga kerja, melalui pendidikan vokasi yang relevan dan peningkatan kualitas SDM. Perluasan basis investasi produktif, terutama di sektor manufaktur dan ekonomi berbasis teknologi.
Badiul juga menilai pemerintah perlu memperbaiki kualitas belanja negara agar lebih berdampak pada penciptaan nilai tambah dan bukan sekadar konsumsi. Serta penguatan daya beli berbasis pendapatan riil dan bukan bantuan sosial semata.
“Tanpa pergeseran ini, PDB Indonesia mungkin tetap tumbuh secara angka, tetapi tidak cukup kuat untuk menopang lompatan ekonomi jangka panjang. Tantangan utamanya bukan lagi bagaimana tumbuh, tetapi bagaimana tumbuh secara berkualitas dan berkeadilan,” jelas dia.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kaitan itu, Badiul memandang dalam skenario normal pertumbuhan ekonomi masih sulit menembus 5,2% tanpa dorongan struktural baru. Menurutnya, jika menggunakan baseline tren dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan Indonesia cenderung berada di kisaran 4,9%–5,2% year on year (yoy).
Dengan asumsi tidak ada shock global secara besar, maka konsumsi rumah tangga sekitar ±54% PDB, investasi/PMTB sekitar 30% PDB, belanja pemerintah ±8% PDB, ekspor netto kontribusi sekitar 0,2–0,4% ke PDB.
“Dalam hitungan saya estimasi angka di sekitar konsumsi 2,59%, investasi sekitar 1,65%, belanja pemerintah 0,32%, dan ekspor netto sekitar 0,24% Total 4,8%–5,0% Artinya, bahkan dalam skenario normal yang saya estimasikan, pertumbuhan masih sulit menembus 5,2% tanpa dorongan struktural baru,” tuturnya.
“Jika melihat kondisi saat ini [pertumbuhan ekonomi] sekira 4,9%. Kalau angka 5%-5,1% itu angka pembulatan optimistis,” tambahnya.
(ell)
