Memang sentimen global menjadi salah satu pemicu utama kaburnya investor asing di pasar aset keuangan domestik. Lonjakan harga minyak lantaran eskalasi konflik geopolitik memperkuat ekspektasi suku bunga global akan bertahan tinggi lebih lama, dan membuat aset berdenominasi dolar AS menjadi lebih menarik.
Akan tetapi, tekanan terhadap Indonesia juga disumbang oleh faktor domestik, khususnya kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal masih belum reda. Lonjakan harga minyak dapat berdampak langsung pada anggaran negara, terlebih adanya skema subsidi yang menopang sebagian biaya belanja energi.
Meski fiskal tertekan, pemerintah tidak memangkas anggaran Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih, meski defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berisiko melebar melewati 3% di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Pemerintah justru memilih mengurangi pengeluaran yang bersifat operasional di kementerian dan lembaga. Sejumlah pos yang berpotensi dipangkas antara lain belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan peralatan.
Demi penghematan tersebut, tiap kementerian dan lembaga diminta untuk meninjau kembali program untuk efisiensi tanpa menganggu pelayanan publik. "K/L diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang memutuskan Bapak Presiden," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada pekan lalu, sehari sebelum pasar keuangan domestik libur panjang.
Dalam pernyataan terpisah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia tak menyukai defisit dan menilai aturan tersebut yang termaktub dalam Undang-Undang harus dipatuhi, kecuali dalam kondisi darurat.
Pasar juga masih khawatir terkait batas defisit fiskal pemerintah. "Terlepas dari pernyataan resmi dan komitmen terhadap aturan defisit, sulit melihat bagaimana defisit Indonesia dapat tetap berada dalam batasan yang ditentukan, tanpa pemangkasan belanja, sementara banyak proyek besar sedang berjalan," ujar Daniel Moss, dikutip dari kolomnya di Bloomberg.
Kepercayaan Investor Memudar?
Aksi jual di pasar SUN hari ini menunjukkan bahwa pelaku pasar tak cuma merespons guncangan global, tapi juga melakukan penilaian ulang terhadap kredibilitas kebijakan domestik. Terlebih setelah lembaga rating menurunkan outlook kredit RI.
Ketika disiplin fiskal dipersepsikan mulai melonggar di tengah kebutuhan belanja yang besar, investor memang cenderung meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi.
Jika dibandingkan negara lain di kawasan, yield SUN Indonesia menjadi yang paling tinggi kedua, setelah Filipina. Yield obligasi Taiwan hanya 1,47%, China 1,83%, Malaysia 3,49%, Thailand 2,15%, Korea Selatan 3,86%, India 6,83% dan Filipina 7,08%.
Kondisi ini dapat menempatkan Indonesia dapat posisi yang kurang menguntungkan di mata investor global. Selisih (spread) yield yang tinggi memang secara teori dapat meningkatkan daya tarik, tapi dalam situasi saat ini justru lebih mencerminkan persepsi risiko yang meningkat terhadap aset domestik.
Kepemilikan asing dalam SUN RI telah menyusut sebesar 10,05% menjadi Rp857.990 triliun dari posisi Agustus tahun lalu Rp953.850 triliun, dan menandai posisi terendahnya sejak September 2024.
Ke depan, pasar surat utang domestik agaknya sangat bergantung pada kemampuan RI dalam menjaga konsistensi kebijakan dan meyakinkan investor bahwa stabilitas fiskal tetap jadi prioritas utama, di tengah tekanan global yang belum terlihat 'hilal' berakhirnya.
(dsp/aji)
