Rata-rata harga minyak dunia selama enam bulan peperangan (Februari-Agustus 2022) USD 104,4 per barel atau naik 21,66 persen dibanding level sebelum perang.
Berkaca pada hal tersebut, Next Indonesia Center mengasumsikan rata-rata harga minyak dalam enam bulan ke depan naik 21,66 persen atau sekitar USD 85,2 per barel. Dengan rata-rata ICP sebesar itu dan rata-rata harga sebelum perang AS-Israel dengan Iran sebesar USD 62,1 per barel, defisit APBN diperkirakan bertambah Rp 51,5 triliun
Defisit APBN yang sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp 689,2 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), bakal meningkat menjadi Rp 740,7 triliun atau 2,88 persen PDB. Masih di bawah batas maksimal defisit sebesar 3 persen PDB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Dengan pengandaian tidak ada perubahan pada faktor-faktor lain (ceteris paribus), Next Indonesia Center memperkirakan bahwa ruang fiskal APBN masih aman dan defisit di bawah 3 persen PDB bila harga kenaikan rata-rata minyak dalam enam bulan tak lebih dari 35 persen," kata Direktur Eksekutif Next Indonesia Center, Christiantoko, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3).
Jaga Ketahanan Anggaran
Untuk menjaga ketahanan APBN, Next Indonesia Center memberikan beberapa masukan. Pertama, efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L), khususnya pada pos belanja operasional yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya untuk kegiatan perjalanan dinas, rapat, pengadaan barang, serta administrasi.
"Komponen ini relatif memiliki ruang efisiensi yang cukup besar ketika pemerintah perlu melakukan penyesuaian," kata Christiantoko.
Kedua, efisiensi subsidi energi. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, subsidi energi tidak tepat sasaran. Orang-orang kaya justru mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dibanding kelompok masyarakat miskin.
"Hasil perhitungan Next Indonesia Center, potensi subsidi Elpiji yang salah sasaran mencapai Rp 44,8 triliun. Kemudian subsidi BBM sekitar Rp 88,7 triliun. Jadi total subsidi yang tidak tepat sasaran sekitar Rp 133,5 triliun," tutupnya.
(red)
