“Karena ini sinyal bagi pasar, sinyal bagi investor. Kami ingin fondasi fiskal kami sehat, stabil, berkelanjutan. Kami jaga begitu.”
Said menilai target tersebut dapat tercapai apabila pemerintah melakukan sejumlah penyesuaian kebijakan. Ia menyebut setidaknya ada empat langkah yang dapat ditempuh pemerintah.
Yang pertama adalah penajaman program prioritas yang mendesak, kemudian penundaan program prioritas yang tidak mendesak, penajaman subsidi agar lebih tepat sasaran, serta pemberian bantuan sosial produktif bagi UMKM mikro.
Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa defisit anggaran pemerintah dibatasi tidak lebih dari 3% dari PDB.
Sementara itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga akhir Februari masih berada dalam posisi defisit sebesar Rp135 triliun atau sekitar 0,53% dari PDB.
Pendapatan negara hingga 28 Februari tercatat sebesar Rp358 triliun, lebih rendah dibandingkan belanja negara yang telah mencapai Rp493,8 triliun.
Dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer APBN juga tercatat defisit sebesar Rp35,9 triliun. Posisi ini berbalik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih mencatatkan surplus.
(ell)
