"Pemerintah daerah, mereka juga bisa menggunakan local wisdom sambil kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara," imbuhnya.

Di balik rencana itu, Tito tak memungkiri ada tantangan yang akan dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aturan pembatasan akses medsos pada anak ini.

Setidaknya ada lima tantangan yang disebutkannya dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PP Nomor 17/2025 itu bersama Komdigi.

Mulai dari terbatasnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia, OPD yang berbeda-beda tiap daerah.

Lalu, keterbatasan anggaran di beberapa daerah untuk program lanjutan, prioritas daerah yang beragam, harmonisasi kaidah hukum hingga rendahnya kesadaran publik atau orangtua tentang risiko dan cara melindundungi anak di ruang digital.

(mef/ros)