Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama sejumlah pejabat daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 7 November 2025. Dalam operasi itu, tim KPK mengamankan total 13 orang, termasuk Sekretaris Daerah Agus Pramono dan Direktur RSUD Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada awal 2025.
Saat itu, Yunus Mahatma menerima informasi bahwa dirinya akan diganti dari jabatan direktur RSUD oleh Bupati Sugiri. Untuk mempertahankan posisinya, Yunus berkoordinasi dengan Sekda Agus Pramono dan menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada bupati.
Asep menerangkan pada Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama senilai Rp400 juta melalui ajudan bupati. Lalu pada April hingga Agustus 2025, ada penyerahan berikutnya sebesar Rp325 juta kepada Sekda.
“Terakhir, pada 7 November 2025, Yunus kembali menyerahkan Rp500 juta melalui kerabat bupati, dan di saat itulah tim KPK melakukan tangkap tangan,” ujar Asep dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (9/11/2025).
Dari rangkaian itu, total uang yang telah diserahkan mencapai Rp1,25 miliar, terdiri dari Rp900 juta untuk bupati dan Rp325 juta untuk sekda.
KPK juga mengungkap adanya penerimaan gratifikasi. Selama 2023–2025, Sugiri diduga menerima Rp225 juta dari Yunus dan Rp75 juta dari pihak swasta bernama Eko.
(dov/naw)
