Setiap bab akan dilengkapi sub-bab yang merinci memerinci persyaratan, indikator, dan dokumentasi pendukung agar standar dapat diimplementasikan secara operasional di lapangan.
“Regulasi Indonesia menjadi tulang punggung [backbone] penyusunan standar, dan dipadankan dengan sejumlah rujukan internasional yang relevan, antara lain RMI–RMAP, Nikel Mark, ICMM, IFC-PS dan IRMA,” ungkap Sudirman.
Sudirman menambahkan, Perhapi bersama Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia (Prometindo) melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM untuk menyampaikan perkembangan, kerangka, sera arah penyusunan standar ESG nikel Indonesia.
Sudirman menyebut dalam pertemuan tersebut Perhapi memaparkan tujuan utama standar sebagai pedoman yang berbasis regulasi nasional, selaras dengan praktik terbaik internasional, dan dapat digunakan sebagai referensi peningkatan kinerja ESG industri nikel dari hulu ke hilir.
“Kementerian ESDM menyambut positif inisiatif ini dan mendorong agar proses penyusunan dilakukan secara inklusif melalui pelibatan para pemangku kepentingan, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan dan tata kelola sektor minerba yang berlaku,” ujar Sudirman.
Dilansir melalui situs Easy Skill, ‘nikel hijau’ atau kadang juga disebut sebagai nikel berkelanjutan (sustainable nickel), diproduksi dengan menerapkan praktik penambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara atau minyak, pengurangan dan pengolahan limbah khususnya dalam proses hidrometalurgi dan remediasi air
Adapun, tambang ‘nikel hijau’ berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam isu-isu sosial. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kesempatan kerja, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.
Sayangnya, nikel jenis ini masih sulit mendapatkan harga premium di pasar lantaran ongkos produksinya tidak efisien jika dibandingkan dengan nikel-nikel yang diproduksi di Indonesia.
Medio 2024, ketika desakan banyak penambang global untuk ‘memerangi’ dominasi nikel murah dari Indonesia dan China, London Metal Exchange (LME) memberi sinyal bahwa pasar nikel premium ramah lingkungan atau green nickel masih belum sanggup menyaingi produksi dari RI.
Dalam catatan atau notice yang diterbitkan 2024, LME menegaskan pasar ‘nikel hijau’ saat ini masih terlalu kecil untuk bisa menggaransi kontrak berjangka mereka sendiri.
Dengan kata lain, pernyataan LME ini akan menjadi pukulan telak bagi para korporasi tambang mineral global yang sedang berharap mendapatkan harga premium bagi logam nikel yang mereka produksi dengan sistem ramah lingkungan.
(azr/wdh)
