Kondisi tersebut terutama didukung oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi 30,7% (yoy) pada Januari dan 30,4% (yoy) pada Februari. Belanja Negara pun tumbuh signifikan yaitu 25,7% (yoy) pada Januari dan 41,9% (yoy) pada Februari.

“Percepatan belanja dan stimulus ekonomi dilakukan secara terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang terus meningkat, dengan tetap memastikan APBN sehat dan disiplin fiskal terjaga,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (4/3/2026). 

Menurutnya, pemerintah terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dalam jangka menengah dengan tetap mempertahankan stabilitas.  Koordinasi kebijakan fiskal-moneter terus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan program-program prioritas berjalan efektif dan akuntabel.

Secara bersamaan, kolaborasi dengan Danantara semakin diperkuat, sebagai mesin pertumbuhan baru yang menggerakkan ekonomi melalui investasi strategis di luar APBN namun tetap fokus pada profit berkelanjutan, termasuk terus mengungkit investasi swasta bernilai tambah tinggi. 

“Tata kelola dan operasional Danantara dijaga kredibilitasnya dengan risiko yang terukur, sehingga Danantara menjadi instrumen investasi strategis yang kredibel, terkelola dengan baik, dan selaras dengan stabilitas makro fiskal jangka panjang,” ujarnya. 

Di sisi lain dia menuturkan hasil afirmasi ini merupakan tahapan akhir dari proses asesmen Fitch setelah rangkaian kunjungan 23-26 Februari 2026 di Jakarta. Fitch disebut telah melakukan diskusi dengan beberapa K/L dan otoritas, yaitu: Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BP BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, Danantara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam laporan Fitch Ratings disebutkan, revisi prospek mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan erosi konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia, di tengah meningkatnya sentralisasi otoritas pembuatan kebijakan.

"Hal ini dapat melemahkan prospek fiskal jangka menengah, melemahkan sentimen investor, dan memberi tekanan pada cadangan eksternal," demikian tertulis dalam laporan Fitch Ratings, Rabu (4/3/2026).

Penegasan peringkat mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan jangka menengah yang menguntungkan, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang moderat, dan cadangan eksternal yang moderat.

Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan pendapatan yang lemah, biaya pembayaran utang yang tinggi, dan fitur struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara dengan peringkat 'BBB'.

Ketidakpastian Kebijakan Meningkat

Terkait faktor pendorong utama peringkat, Fitch memperkirakan kebijakan yang bijaksana akan dipertahankan, termasuk kepatuhan terhadap batas defisit fiskal 3%.

Namun, peningkatan fokus pada pencapaian target pertumbuhan 8% yang ambisius dan peningkatan pengeluaran sosial dapat menyebabkan campuran kebijakan fiskal dan moneter yang jauh lebih longgar, sehingga menciptakan risiko bagi stabilitas ekonomi makro dan keuangan.

Peningkatan risiko dicontohkan oleh dimasukkannya peninjauan Undang-Undang Keuangan Negara oleh pemerintah dalam prioritas legislatifnya tahun 2026. Pelonggaran material dari kerangka fiskal yang telah lama berlaku, termasuk batas defisit 3%, kemungkinan akan melemahkan kredibilitas kebijakan dan kemampuan untuk membiayai defisit fiskal yang lebih tinggi tanpa dukungan dari bank sentral.

"Kami memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9% dari PDB pada tahun 2026, tidak berubah dari tahun 2025 dan di atas target pemerintah sebesar 2,7%. Hal ini mencerminkan asumsi pendapatan kami yang lebih konservatif dengan proyeksi pertumbuhan yang lebih lambat dan dampak jangka pendek yang moderat dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak," papar Fitch.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDB dan mengurangi ketegangan sosial yang masih ada setelah protes tahun lalu akan mendorong pengeluaran sosial yang lebih tinggi, termasuk program makanan bergizi gratis (total sebesar 1,3% dari PDB untuk tahun 2025-2029). Rencana untuk mempercepat pengeluaran di semester pertama tahun 2026 dapat menambah risiko penyimpangan fiskal.

Posisi Peringkat Utang Terakhir Indonesia

(ell)