Dalam hal ini, pemerintah memang belum mengungkapkan apakah kesepakatan pembelian komoditas energi dari AS tersebut sudah mengunci besaran volume yang dibeli atau sekadar nilai pembelian saja.
“Kerugian volumenya bisa dihitung sederhana dengan asumsi nilai belanja tetap US$15 miliar dan harga naik, volume berbanding terbalik dengan harga. Artinya, lonjakan harga yang terlihat ‘sedang’ di headline bisa memangkas volume cukup besar jika pemerintah tidak menambah alokasi dana,” kata Syafruddin ketika dihubungi, Selasa (3/3/2026).
Syafruddin memandang pemerintah perlu mengunci volume pasokan melalui kontrak yang jelas, guna mengantisipasi lonjakan harga energi yang bisa berdampak mengurangi volume impor tersebut.
Risiko Pasar
Bagaimanapun, Syafruddin menilai konflik yang terjadi di Timur Tengah tetap bakal memberikan kerugian bagi Indonesia dalam melakukan pembelian komoditas migas senilai US$15 miliar dari AS.
Alasannya, konflik tersebut mengkerek harga acuan energi global dan menaikkan premi risiko di pasar minyak dan produk kilang sehingga harga transaksi dari pemasok manapun bakal ikut terdorong.
“Kondisi ini membuat Indonesia berisiko ‘membayar lebih untuk barang yang sama.’ Jika pemerintah mempertahankan nilai kontrak pada angka US$15 miliar tanpa menambah anggaran, maka kenaikan harga energi akan memangkas volume fisik yang dapat dibeli,” Syafruddin menegaskan.
Kondisi tersebut, kata Syafruddin, dapat memberikan kerugian berganda bagi Indonesia. Sebab, volume impor turun ketika kebutuhan komoditas energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) harus stabil.
“Dampak tambahan juga muncul lewat biaya logistik global yang lebih mahal karena premi asuransi dan gangguan rute, sehingga biaya total per unit bisa naik lebih cepat dari harga komoditasnya,” ungkap Syafruddin.
Sekadar catatan, Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, salah satu poinnya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (kurs Rp16.894).
Dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar atau setara Rp59,13 triliun.
Selain itu, Indonesia juga akan mengimpor minyak mentah atau crude oil dari Negeri Elang Bondol dengan nilai US$4,5 miliar atau setara Rp76,02 triliun
Terakhir, Indonesia juga harus mengimpor bahan bakar minyak (BBM) atau bensin olahan senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
Adapun, pada Senin (2/3/2026), harga WTI melonjak hingga 8,07% ke level sekitar US$72,43/barel. Sementara itu, minyak Brent untuk pengiriman Mei melonjak 12% menjadi US$81,37 per barel pada pukul 7.01 pagi di Singapura.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir pekan, yang dibalas dengan rentetan rudal yang ditujukan ke beberapa negara, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain. Presiden AS Donald Trump mengatakan pasukan Amerika akan terus membombardir Iran sampai tujuannya tercapai.
Lalu lintas tanker melalui Selat Hormuz—titik krusial di lepas pantai Iran yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia—telah terhenti secara efektif akibat jeda sukarela oleh pemilik kapal, meski belum ditutup secara resmi.
Dalam perkembangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan tetap membeli minyak mentah dari AS meski ada perang AS dan Israel dengan Iran yang membuat harga minyak dunia berpotensi terkerek naik.
Airlangga mengungkapkan keputusan ini diambil karena sudah adanya kesepakatan dagang timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART), Indonesia juga akan membeli minyak dengan Amerika Serikat.
Bahkan, Airlangga menilai realisasi impor sejumlah komoditas migas dari AS tersebut perlu dipercepat guna memastikan pasokan energi Indonesia.
"Kemarin MoU sudah ditandatangani antara Pertamina dengan Chevron, Exxon, dan berbagai perusahaan lain. Jadi mungkin ini secara timely, ini perlu dipercepat.” ungkap Airlangga dalam CNN Indonesia Economic Forum 2026, Senin (2/3/2026).
(azr/wdh)
