Karenanya, dia berharap pemerintah seharusnya tidak hanya melihat hanya dari segmen pemudiknya saja melainkan juga segmen ekonomi. Menurutnya, kebijakan pelarangan itu jelas akan menimbulkan penundaan, baik produksi karena kekurangan bahan baku dan distribusi barang jadi dari pabrik.
“Kemudian juga termasuk keluarnya ongkos-ongkos tambahan yang akhirnya membuat industri kita ini menjadi tidak berdaya saing,” katanya.
Sementara itu, ia juga berargumen bahwa pemerintah hanya melihat dari sisi pemudik saja, namun kerap mengabaikan kelangsungan usaha maupun bisnis.
“Menurut saya, infrastruktur jalan sekarang kan sudah jauh lebih baik. Pemerintah harusnya nggak perlu terlalu khawatir mengenai kemacetan luar biasa. Harusnya bisa dimanage, salah satunya dengan menghimbau masyarakat untuk mengurangi pemakaian mobil pribadi saat mudik,” sebutnya.
Oleh karenanya, Ia berharap agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan-kebijakan yang menekan para pelaku usaha seperti halnya pelarangan operasional truk sumbu 3 di setiap momen libur keagamaan, salah satunya saat Lebaran 2026 nanti.
Sementara itu, Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman, juga mengatakan kebretasan yang sama terhadap kebijakan pelarangan truk sumbu tiga atau lebih saat Lebaran nanti. Menurutnya, tidak mudah bagi perusahaan makanan dan minuman untuk menyediakan gudang penyimpanan.
“Kami sudah antisipasi untuk pengiriman ke semua daerah sedini mungkin. Namun tidak semua bisa mengingat kapasitas penyimpanan, dan kebutuhan konsumen yang tinggi setiap harinya,” sebutnya.
Dia mencontohkan seperti AMDK yang kapasitas toko dan distributornya terbatas, namun kebutuhan konsumen tinggi dan setiap hari. Juga ada beberapa produk yang masa simpan atau kadaluarsanya pendek seperti roti, dan lain-lain. Menurutnya, untuk produk-produk seperti ini perlu dispensasi atau pengecualian seperti halnya sembako.
“Jadi, kami bersama asosiasi lain sedang mempertimbangkan untuk menyampaikan keberatan ke kementerian terkait,” katanya.
(ell)
