Namun, berdasarkan pasal 6 ayat (1), pemerintah tidak akan menanggung PPN DTP atau dikatakan gugur apabila tiket dilakukan di luar periode, penerbangan dengan kelas di atas ekonomi (seperti bisnis atau eksekutif), atau jika maskapai terlambat menyampaikan daftar rincian transaksi yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).
Jika daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah tidak dapat disampaikan sesuai batas waktu karena kendala di sistem perpajakan, maka Badan Usaha atau maskapai dapat menyampaikan secara langsung ke kantor pajak terdekat paling lambat 30 Juni 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan insentif paket stimulus pada perayaan Idulfitri tahun ini.
Insentif menyasar kepada pemberian diskon transportasi udara, darat, hingga laut senilai total mencapai sekitar Rp200 miliar. Hal ini diberikan melalui insentif gratis Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP, diskon pajak bandara sebesar 50%, dan avtur.
Secara total, gelontoran dana insentif tersebut diberikan sebanyak Rp12,83 triliun. Sekitar Rp12 triliun diantaranya lewat penebalan bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 10 kilogram (kg) dan minyak goreng selama dua bulan.
"Dalam jangka pendek, pemerintah menyiapkan paket stimulus sebesar Rp12 triliun untuk menjaga daya beli dan mobilitas masyarakat," ujar Airlangga, belum lama ini.
"Targetnya ini kita ingin menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal pertama itu penting. Tahun kemarin kuartal pertamanya relatif rendah."
(ell)
