Bloomberg Technoz, Jakarta - Kelompok berpenghasilan rendah sepertinya kian terbatas mencicipi kue fiskal. Hal ini terindikasi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan persentase rumah tangga yang pernah menerima bantuan pangan pada 2026 turun menjadi 15,08%, terendah dalam lima tahun terakhir.

Padahal, pada 2022, porsinya mencapai 20,33%. Lalu turun menjadi 17,88% pada 2023. Angka tersebut kembali meningkat menjadi 20,44% pada 2024, sebelum menurun lagi menjadi 18,07% pada 2025 dan 15,08% pada 2026. Jika dibandingkan dengan 2022, penyusutan rumah tangga penerima bantuan pangan pada 2026 menciut 5,25 poin persentase atau sekitar 25,8%.

Indikasi tersebut juga sejalan dengan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Agustus yang mencatat pertumbuhan belanja bantuan sosial (bansos) hanya 3,4% jadi Rp104,1 triliun dari sebelumnya Rp101,1 triliun.

Dalam paparan APBN KiTa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kenaikan ini terdiri dari realisasi penyaluran bansos senilai Rp21 triliun untuk 10 juta KPM, kartu sembako Rp27,6 triliun untuk Rp17,6 juta KPM, PBI JKN Rp30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta, PIP Rp10,7 triliun untuk 15,6 juta siswa, KIPK Rp9,7 triliun untuk 954 ribu mahasiswa, serta asistensi dan rehabilitas sosial serta penanggulangan bencana sebesar Rp4,6 triliun.

Terbatasnya kenaikan belanja bansos kontras dengan kenaikan belanja barang yang melesat sebesar 67,5% dari Agustus 2025 senilai Rp232,2 triliun menjadi Rp389 triliun per Agustus 2026. Belanja ini terdiri dari penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp131,3 triliun, penyaluran Dana BOS Swasta Rp10,1 triliun, insentif biodiesel Rp21,4 triliun, pelayanan kesehatan UPT 11,3 triliun, dan stabilisasi harga pangan Rp3,3 triliun.