Kedua, kebijakan free float untuk tujuan pendalaman pasar modal dan penguatan perekonomian nasional harus dirancang bertahap dan terukur; bertujuan untuk penguatan basis investor domestik; memberikan didukung dengan insentif dan pengawasan yang efektif; dan tetap menjaga kepentingan strategis nasional dan stabilitas sistem keuangan.
Ketiga, kebijakan free float yang baru harus memuat beberapa hal, seperti jumlah saham free float pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang ditawarkan kepada publik dengan mengecualikan pemegang saham sebelum pencatatan perdana; mewajibkan perusahaan yang baru tercatat untuk mempertahankan minimal free float selama satu tahun sejak tanggal pencatatan; usulan free float untuk kewajiban pencatatan berkelanjutan dari 7,5% menjadi minimal 10-15% sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar; dan dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberi kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.
Sinyal Intervensi
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang mundurnya petinggi BEI dan OJK tak terlepas dari tekanan pemerintah. Hal ini juga terindikasi melalui rencana menambah porsi investasi saham Dana Pensiun (Dapen) dan Asuransi dari 8% menjadi 20%.
"Seolah jasa keuangan mau dikorbankan untuk tahan keluarnya modal asing. Padahal ada risiko Asabri jilid 2 di mana BUMN masuk ke saham spekulatif di bursa saham. Apa yang dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi adalah kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan dari Presiden," ujar Bhima.
Minat IPO Bertambah
Direktur Reliance Sekuritas Tbk (RELI) Reza Priyambada melihat minat penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) berpotensi bisa bertambah dengan pembenahan pada petinggi BEI dan OJK. Syaratnya, orang-orang yang menggantikan pejabat BEI dan OJK harus memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.
"Mungkin dari situ akan timbul lagi kepercayaan pasar Sehingga minat orang untuk IPO pun juga mungkin bisa jadi, akan tinggi," ujar Reza.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri, kemarin. Pengunduran dirinya ini disebut sebagai bentuk rasa tanggung jawab ada anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) usai pengumuman MSCI atas perlakuan free float di Bursa Saham RI.
Pada hari yang sama, empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. Tiga di antaranya merupakan Anggota Dewan Komisioner 2022-2027, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendera Siregar; Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara; dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.
Selain itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Aditya Jayaantara juga turut mengumumkan pengunduran diri.
OJK menyatakan pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses pengunduran diri akan ditindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).
(dov/ros)
