Selain itu, Bhima menyebut bahwa pemerintah harus membuat kebijakan fiskal yang bisa menyerao pekerja.
“Contohnya kalau MBG ternyata nggak padat karya juga karena tidak banyak melibatkan peternak lokal, misalnya. Kantin sekolah juga nggak dilibatkan. ” kata Bhima.
“Jadi, anggarannya harus lebih spesifik lagi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Dan itu yang paling banyak, itu di sektor industri.”
Selain itu, menurut Bhima juga menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam mendorong hilirisasi sehingga penyerapan tenaga kerja ia nilai belum optimal. Ia mencontohkan terkait 27 smelter yang tutup produksi di tahun 2025. Bhima menyebut apabila hal ini bisa dioptimalkan maka penyerapan tenaga kerja menjadi lebih optimal.
“Sehingga lulusan-lulusan dari perguruan tinggi itu bisa terserap masuk dalam hilirisasi tidak hanya tambang, tapi hilirisasi perikanan, hilirisasi pertanian. Nah, ini harus-harus didorong.” kata Bhima.
(ell)
