Saat ini, China mulai kehilangan perannya sebagai pusat perakitan elektronik dunia. Pangsa produksinya menurun, sementara negara seperti Vietnam dan India menikmati limpahan investasi baru.
Meski turun, China justru memperkuat industri chip kelas menengah yang dipakai di mobil, mesin industri, dan peralatan elektronik rumah tangga. Pemerintah China berpotensi mendominasi segmen ini dalam beberapa tahun ke depan dengan subsidi yang mereka guyur untuk industri ini.
Sementara itu, negara maju menarik kembali produksi teknologi bernilai tinggi ke dalam kawasan masing-masing, bukan lagi mengandalkan negara dengan biaya produksi rendah. Misalnya, server kecerdasan buatan dan pusat data kini dibangun di AS dan Meksiko. Alasannya, tentu saja soal keamanan data, teknologi strategis, dan kepentingan nasional.
Sedangkan, elektronik konsumen, seperti ponsel dan laptop, tetap diproduksi di negara berbiaya rendah, yang umumnya terletak di kawasan Asia Tenggara.
Sebenarnya, perubahan peta manufaktur teknologi ini membuka peluang besar bagi Asia Tenggara. Vietnam sudah melangkah lebih dulu, India juga sudah menyusul dengan pasar domestiknya.
Taiwan, meski berada di Asia Timur, sudah berhasil memanfaatkan momentum dan menjadi kuda hitam. Taiwan hadir dalam percaturan ini dengan biduk perusahaan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sebagai pabrik semikonduktor yang memproduksi chip untuk perusahaan teknologi seperti Apple, Nvidia, dan Qualcomm.
Lalu, di mana posisi Indonesia?
Indonesia di Pinggir Lapangan
Indonesia sering disebut memiliki potensi besar: pasar besar, bonus demografi, dan posisi strategis. Sayangnya, dalam peta baru rantai pasok global ini, potensi saja tidak cukup. Investor teknologi mencari kepastian aturan, kesiapan infrastruktur, serta tenaga kerja terampil.
Menurut survei dari Management Development (IMD), Indonesia sedang mengalami penurunan tingkat kompetitifnya dibanding negara-negara peers-nya. Peringkat tingkat kompetitif Indonesia turun dari ke-27 pada 2023 menjadi ke-40 pada 2024.
Dalam survei World Bank B-Ready 2024, Indonesia juga mencatat skor terendah pada basis ketenagakerjaan ahli, yang jadi indikator tersedianya kapasitas tenaga kerja profesional dan keahlian teknis sebagai fondasi industri berteknologi menengah-tinggi.
Sementara Thailand, Vietnam sudah mulai beralih ke industri berteknologi menengah-tinggi, Indonesia masih berkutat pada penyelamatan industri tekstil. Sebenarnya itu juga tidak buruk-buruk amat dan bisa membuka banyak lapangan kerja. Namun di tengah peta persaingan rantai pasok nilai global yang mulai bergerak ke arah lebih maju dan bernilai tambah tinggi, tentu Indonesia jadi terlihat old-school.
Laporan Panin Sekuritas berjudul “Is Indonesia Losing Its Investment Appetite?”, menyebut Indonesia masih mampu menarik investasi asing yang relatif tinggi. Namun masih kesulitan dalam menarik investasi untuk sektor bernilai tambah tinggi. Padahal, saat ini penanaman modal langsung dari investor asing alias Foreign Direct Investment (FDI) di pasar Asia Tenggara menunjukkan pergeseran yang semakin strategis.
“Tercermin pada dominasi investasi greenfield di sektor industri, terutama industri berintensitas rantai pasok seperti industri elektronik dan peralatan listrik,” kata laporan itu, dikutip Jumat (23/1/2026).
Pada 2024, Indonesia masih membukukan pertumbuhan FDI sebesar US$35,13 miliar pada sektor manufaktur. Ini setara dengan 58,54% dari total FDI yang masuk.
Hanya, jika dibedah lebih lanjut, sebagian besar FDI tersebut mengalir ke industri logam dasar yang nilainya mencapai US$13,56 miliar setara dengan 39% dari total FDI manufaktur.
“Hal ini konsisten dengan ekspansi hilirisasi berbasis sumber daya alam, yang sayangnya belum sepenuhnya mencerminkan transformasi menuju industri berteknologi menengah-tinggi,” sebut laporan Panin Sekuritas.
Jika dibandingkan dengan Thailand yang sudah beranjak dan mulai menunjukkan orientasi manufakturnya di sektor berteknologi tinggi, sektor strategis di Indonesia yang nilai tambah tinggi relatif rendah. Seperti mesin elektronik hanya mencapai 6%, kendaraan bermotor 7%, kimia-farmasi 12% dari total FDI manufaktur.
Sementara Thailand, dengan total FDI yang masuk sebesar ke sektor menengah tinggi sebesar US$147,46 miliar, porsinya 25,88% dari total FDI manufaktur. Belum lagi dari industri kendaraan bermotor sebesar 17,43%, industri komputer dan elektronik 14,14%, serta industri mesin dan peralatan sebesar 6,61% dari total FDI manufaktur. Komposisi ini membuat Thailand terlibat langsung dan menjadi pemain yang cukup diperhitungkan dalam rantai pasok global.
Manufaktur dan Kualitas Pekerjaan
Kebijakan industri Indonesia sejatinya sudah disusun cukup lengkap dan menyentuh banyak isu penting. Namun di atas kertas, kebijakan ini masih terasa normatif dan umum, sementara pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan ambisi besar yang ingin dicapai.
Indonesia juga punya peta jalan dan regulasi industri yang relatif holistik, termasuk upaya mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah seperti nikel. Hal ini terlihat pada industri manufaktur logam dasar yang tumbuh signifikan, terutama lewat program hilirisasi nikel.
Pertumbuhan ini berdampak pada industri kendaraan bermotor khususnya kendaraan listrik yang mendapat berbagai kemudahan perizinan dan insentif fiskal agar dapat berkembang di dalam negeri.
Namun, arah industri global yang telah berubah ke arah teknologi tinggi dan bernilai tambah serta terlibat dalam rantai pasok nilai global belum dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok nilai global. Sehingga penciptaan lapangan kerja masih terbatas, meski FDI tetap mengalir masuk di beberapa sektor.
Melansir Bank Dunia, partisipasi suatu negara dalam rantai nilai global (GVC), fragmentasi produksi internasional, dapat mendorong peningkatan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi domestiknya. Agar dapat memperoleh manfaat dari partisipasi dalam rantai nilai, negara-negara harus menerapkan kebijakan perdagangan dan investasi yang tepat.
Seperti Vietnam yang memiliki kebijakan FDI yang memfasilitasi industri dalam negeri dengan penguatan kapasitas insentif perpajakan yang terukur, pembiayaan yang tepat sasaran, aturan pengadaan yang mendukung, serta insentif non-pajak yang konsisten. Semua diarahkan untuk memperkuat posisi Vietnam dalam rantai nilai global.
Begitu juga dengan peta jalan industrinya yang secara jelas mengarah pada pengembangan industri modern bernilai tambah tinggi, dengan eksekusi yang relatif konsisten. Dengan memprioritaskan pengembang tenaga kerja, agar kapasitas domestik tetap relevan dengan kebutuhan industri global.
Berkaca dari tetangga, Indonesia seharusnya tak hanya mengejar pertumbuhan nilai investasi, tapi lebih memperkuat sektor manufaktur untuk penciptaan lapangan kerja berkualitas di Indonesia.
Berbeda dengan sektor berbasis ekstraksi atau perdagangan komoditas mentah yang saat ini masih dominan di Indonesia, manufaktur berteknologi menengah memiliki daya serap tenaga kerja yang lebih luas, stabil, dan berjenjang. Mulai dari pekerja teknis, operator terampil, sampai tenaga profesional di bidang riset, dan manajemennya.
Penciptaan manufaktur yang selaras dengan tren industri global, dalam hal ini teknologi, berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, upah riil, serta memperkuat segmen kelas menengah yang berkelanjutan.
Manfaat ini hanya akan Indonesia dapatkan jika industrialisasi diarahkan pada aktivitas bernilai tambah tinggi dan terintegrasi dalam rantai pasok global. Jika Indonesia masih terjebak pada manufaktur yang ditopang oleh sektor perakitan sederhana, atau pengolahan awal bahan mentah, tak heran jika lapangan kerja yang tercipta adalah lapangan kerja berupah rendah, dan rentan terhadap siklus harga komoditas.
Sebaliknya, jika Indonesia terlibat dalam rantai nilai global, seperti Thailand dan Vietnam, lewat penguasaan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan transfer pengetahuan, bisa memberi peluang bagi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, berdaya saing global, serta tahan terhadap tekanan global.
(dsp/aji)
