“Raksasa platform Meta mengirimkan pejabat kebijakan publik regionalnya yang diutus oleh kantor global Meta untuk membahas mengenai peningkatan kepatuhan Meta terhadap regulasi digital di Indonesia,” dikutip dari laman Kemkomdigi, pada Jumat (13/3/2026).

Meutya dalam pertemuan tersebut menegaskan, seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi regulasi nasional dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak.

Menurut Meutya, Meta memahami konsern di bidang disinformasi khususnya sektor kesehatan yang amat masif serta hoax di bidang  keuangan dalam bentuk scam yang amat marak.

“Saya memastikan sidak kemarin terhadap kantor Meta bukan simbolik dan akan dan harus ada perbaikan. Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, termasuk penguatan sistem perlindungan pengguna dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara platform dan pemerintah," ujar Meutya.

"Pemerintah Indonesia terbuka untuk berdialog dengan semua platform digital, namun prinsipnya jelas: setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasi yang berlaku.”

Sebelumnya, Meutya melakukan sidak ke Kantor Meta di Sequis Tower Building, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemerintah meminta pihak Meta untuk keterbukaan moderasi konten yang diberikan. Selain itu, Meta diminta untuk memenuhi kewajibannya mengenai pelaporan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Meutya bilang bahwa salah satu disinformasi yang banyak ditemukan berkaitan dengan isu kesehatan. Pasalnya, Komdigi menerima banyak keluhan dari dokter dan tenaga kesehatan terkait misinformasi yang berdampak serius, bahkan menyebabkan hilangnya nyawa.

Selain itu, disinformasi juga marak dalam bentuk kejahatan digital seperti penipuan atau scamming. Jenis berikutnya adalah disinformasi terkait pemerintahan dan pembangunan.