Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebagai ibu kota provinsi yang lebih rendah dibandingkan UMP Kota Bekasi. DPR mempertanyakan disparitas hingga perhitungan UMP dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) provinsi yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengungkapkan hingga saat ini masih terjadi kesenjangan perhitungan antara UMP dan KHL bagi pekerja di Tanah Air. 

Dia mempertanyakan perhitungan KHL oleh Kemnaker berdasarkan pekerja sebagai individu yang lajang atau berdasarkan keluarga termasuk komponen sandang dan papan. Netty pun meminta Kemnaker perlu membuat peta jalan agar KHL tidak dibuat hanya berdasarkan tingkat provinsi namun termasuk kabupaten/kota. 

“Kenaikan upah DKI ternyata masih ada disparitas dengan KHL nya sementara daerah tetangga, Bekasi, Karawang mereka cukup iri tanda kutip,” kata dia dalam rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Komisi IX, Rabu (21/1/2026). 

Dia juga meminta proses penetapan KHL perlu melibatkan para serikat pekerja dalam konsultasi publik hingga sosialisasi sehingga terdapat pemahaman yang seimbang.