Namun, ia melihat adanya kecenderungan pembiayaan proyek-proyek besar fiskal yang kembali melibatkan otoritas moneter.
Menurut dia, praktik tersebut dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan Indonesia jika dibiarkan berlarut-larut. Ia menekankan kembali, koordinasi antara fiskal dan moneter memang diperlukan, tetapi tidak boleh melanggar batas independensi bank sentral.
Di samping itu, Agus juga menyinggung karakter khas sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam kerangka trias politika. Ia menjelaskan, penyusunan undang-undang dan APBN di Indonesia merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan DPR.
Namun, kondisi politik di mana banyak ketua partai juga duduk di kabinet membuat proses pengambilan keputusan fiskal perlu dicermati secara ekstra.
"Jadi proses yang mungkin harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan perlu ada diskusi publik yang panjang, mungkin menjadi ringkas."
Selain itu, dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Agus menilai Indonesia membutuhkan dukungan dana internasional untuk mencapai target pertumbuhan 5% hingga 7%. Oleh karena itu, kepercayaan investor global menjadi faktor krusial yang harus dijaga melalui kebijakan yang kredibel.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan agar Indonesia tidak memasuki tahun 2026 dengan persoalan kebijakan yang semakin kompleks akibat kaburnya batas antara fiskal dan moneter.
Agus Martowardojo pernah menjadi Menteri Keuangan pada pada pertengahan 2010 hingga 2013. Setelahnya dia mendapat mandat menjadi Gubernur BI hingga 2018.
(lav)
