Menurut Rosan, proyek WtE direncanakan dibangun di 33 kota dengan ketentuan setiap kota memiliki volume sampah minimal 1.000 ton per hari. Dari sisi skema bisnis, Danantara telah menetapkan harga dan parameter teknologi sejak awal untuk meminimalkan proses negosiasi yang berkepanjangan.
“Dulu negosiasi satu proyek bisa 3-4 tahun. Sekarang kami buka Desember, mulai bid awal Desember, target Maret sudah groundbreaking,” katanya.
Ia menambahkan, lebih dari 100 perusahaan telah mengikuti proses tender. Peserta tender diwajibkan memenuhi standar teknologi yang tinggi serta menggandeng mitra lokal guna memastikan terjadinya alih pengetahuan dan teknologi.
Rosan juga menyoroti skala persoalan sampah yang menjadi latar belakang proyek ini. Di Jakarta, produksi sampah harian mencapai sekitar 8.000-8.500 ton, sementara Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang telah menampung sekitar 55 juta ton sampah, setara dengan 16.500 lapangan sepak bola.
Karena itu, sistem WtE yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk mengolah sampah harian, tetapi juga menangani sampah lama (landfill). Teknologi yang digunakan juga tidak mensyaratkan pemilahan sampah di awal, mengingat praktik pemilahan di Indonesia masih terbatas.
Rosan menegaskan seluruh tahapan proyek dirancang untuk meminimalkan ruang diskresi dan menjamin transparansi. Proses tender dilakukan secara terbuka, dengan kriteria yang jelas, serta mewajibkan keterlibatan mitra lokal dalam setiap proyek.
Ia juga menekankan bahwa penetapan provinsi dan lokasi proyek bukan merupakan kewenangan Danantara, melainkan berada di tangan KLHK. Setelah lokasi ditetapkan, Danantara menjalankan proses tender dan seleksi pelaksana proyek.
“Prosesnya terbuka dan akuntabel, sehingga minatnya tinggi,” kata Rosan.
(dhf)
