Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras 2025 mencapai 34,7 juta ton. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 13,5% dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 30,34 juta ton.
Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir 2025 tercatat 3,25 juta ton setelah sebelumnya sempat mencapai angka 4,2 juta ton pada Juli 2025. Hal ini menjadi pencapaian tertinggi sejak penugasan Perum Bulog tahun 1969.
Adapun secara berturut-turut stok akhir tahun CBP di Perum Bulog dari tahun 2020-2024 tercatat 1,6 juta ton, turun ke 0,8 juta ton, turun ke 0,3 juta ton, naik ke 1,6 juta ton, dan kembali naik ke 1,8 juta ton.
Sementara itu, serapan gabah/beras tahunan Perum Bulog 2020-2025 secara berturut-turut tercatat di 1,2 juta ton, 1,2 juta ton, turun ke 0,99 juta ton, 1 juta ton ton, 1,2 juta ton, dan terakhir mencapai 3,2 juta ton setara beras di akhir 2025. Ini juga sekaligus menjadi rekor tertinggi selama 57 tahun berdirinya Bulog.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Bulog telah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait target swasembada pangan nasional untuk empat tahun ke depan. Menurutnya, pihaknya telah membagi tugas secara rinci mulai dari proses penyerapan, pengolahan, hingga penyaluran beras kepada masyarakat.
“Kami akan memaksimalkan seluruh fungsi Bulog dalam penyerapan gabah dan beras petani, pengolahan, hingga penyaluran. Upaya ini merupakan bentuk dukungan penuh terhadap cita-cita Presiden dan Menteri Pertanian untuk menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan,” jelas Rizal.
Kebijakan HPP Gabah Any Quality
Di sisi lain, pemerintah juga pemberlakuan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani tanpa rafaksi harga atau any quality.
Pada 2026 ini, pemerintah memberi mandat kepada Perum Bulog untuk menyerap hasil petani dalam negeri sebagai stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Penyerapan dilaksanakan dengan tetap menggunakan instrumen HPP GKP Rp6.500/kilogram (kg).
"Yang jelas, [luas] tanaman Oktober sampai Desember lebih tinggi, lebih 500 ribu hektare dibanding tahun lalu. Artinya, insya Allah produksi [beras] tahun ini, mudah-mudahan tidak ada bencana, tidak ada halangan, lebih besar daripada tahun lalu. Aku yakin," ungkap Amran.
"Aku yakin dengan tim direksi Bulog. Ini luar biasa semua. Aku yakin bisa mencapai target. [Target penyerapan] tidak besar. Produksi [beras] kita 34 juta ton. [Jadi target] 4 juta ton itu 10 sampai 11%," sambung Amran.
Adapun target pengadaan dalam bentuk GKP untuk 2026 sekitar 7,41 juta ton atau setara beras sejumlah 4 juta ton. Bulog regional Jawa Timur didapuk dengan target serapan setara beras paling tinggi se-Indonesia dengan 883,9 ribu ton. Lalu Jawa Barat 694,4 ribu ton dan Sulawesi Selatan & Barat 697,6 ribu ton. Selanjutnya Jawa Tengah 374,6 ribu ton dan Lampung 253,8 ribu ton.
Untuk penerapan HPP GKP, Amran memastikan pemerintah masih menggunakan instrumen yang sama seperti sebelumnya. Menurutnya, meskipun HPP dilaksanakan tanpa rafaksi harga atau any quality, justru itu yang dapat menjadi pelindung bagi petani Indonesia.
"Masih sementara [pakai] HPP sekarang, any quality. Dengan any quality kita hitung-hitung tadi, ini ada 31 ribu ton yang kita jual Rp 10 ribu, mungkin kita kehilangan katakanlah seribu atau dua ribu rupiah. Itu nilainya Rp77 miliar," papar Amran.
"Tapi untungnya itu ke rakyat dan petani, karena kebijakan any quality dan kenaikan harga, [bisa] Rp 132 triliun. Dari mana hasilnya? Karena kenaikan harga seribu rupiah dikali produksi GKP kita, itu kali 65 juta ton. Rp65 triliun kan. Kemudian produksi kita naik karena bersemangat petani. Any quality itu naik produksi 4 juta ton kali 12, itu 60-50 juta. Itu sudah Rp100 triliun lebih," urai Amran.
Dia juga menjelaskan implementasi kebijakan HPP GKP any quality benar-benar menjadi jaring pengaman bagi petani. Tatkala hasil panen petani belum sesuai harapan, mereka tidak lantas jatuh secara ekonomi karena pemerintah melalui Bulog hadir sebagai fungsi absorpsi panen dalam negeri.
"Kalau tidak any quality, begitu petani kita katakan rusak atau macam-macam gabahnya, dia bisa bangkrut, tidak tanam lagi. [Tapi] inilah untungnya. Jadi kita kelihatannya kehilangan Rp77 miliar, tetapi negara untung, rakyat untung Rp132 triliun," katanya.
(ell)
