Pranjul mengamini kondisi tersebut membuat berbagai pihak semakin berspekulasi jika ke depan defisit akan dapat melampaui 3%, atau melewati patokan dari Undang-undang.
Kondisi tersebut, kata dia, sangat bergantung kepada kinerja ekonomi sepanjang tahun ini yang diproyeksi akan semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga, akan turut mengerek penerimaan negara lebih optimal.
"Apakah batas 3% pada akhirnya akan ditembus atau tidak? Waktu yang akan menjawab," kata dia. "Namun, kita tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap kondisi 2025 karena ada beberapa faktor, seperti pertumbuhan PDB nominal yang sangat rendah. Faktor-faktor tersebut berpotensi membaik pada 2026."
Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan realisasi defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit terjadi akibat realisasi penerimaan negara sepanjang 2025 tercatat hanya Rp2.756 triliun, baru 91,7% dari target yang dipatok sebesar Rp2.865 triliun, dan lebih rendah dari realisasi pendapatan 2024 yang masih Rp2.850 triliun.
Namun, di sisi lain, pemerintah merealisasikan belanja mencapai Rp3.451 triliun. Meski masih 95,3% dari target, namun angkanya melonjak dari realisasi 2024 lalu yang masih sebesar Rp3.359 triliun.
Dengan demikian, pembiayaan anggaran negara tercatat tembus Rp744 triliun atau 120% dari target yang sebesar Rp662 triliun. Angka ini juga lebih besar dibanding realisasi utang pada periode yang sama tahun lalu, yang tercatat hanya Rp554,8 triliun.
Sementara itu, pada tahun lalu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran MBG senilai Rp71 triliun. Namun, realisasinya hanya sebesar Rp51,5 triliun atau 72,5%.
Pada tahun ini, pemerintah kembali menganggarkan dana untuk MBG lebih ambisius hingga mencapai 335 triliun, atau melonjak hampir 5 kali lipat.
(lav)
