Gagasan yang lebih ambisius untuk mendekatkan Greenland secara politik dengan AS juga belum menunjukkan kemajuan, seiring sikap dingin pemerintah Greenland dan Denmark terhadap rencana tersebut, lanjut sumber-sumber itu.
“Presiden Trump telah berbicara soal kemungkinan Amerika Serikat mengakuisisi Greenland selama lebih dari satu tahun—bahkan sebelum kembali menjabat pada periode ini,” kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menanggapi permintaan komentar. “Seluruh anggota inti tim keamanan nasional Presiden selalu mendapatkan pembaruan kebijakan luar negeri yang penting. Untuk alasan yang jelas, orang-orang yang tidak menghormati keamanan operasional dan mengeluh ke Bloomberg dengan kebohongan terang-terangan bukan bagian dari kelompok itu.”
Penggunaan kekuatan untuk mengambil alih Greenland tidak sedang dipertimbangkan secara serius, menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut. Sejumlah tokoh Partai Republik senior juga berupaya meredam anggapan bahwa AS mempertimbangkan opsi militer.
“Kami tidak sedang mempertimbangkan operasi militer” di Greenland, kata Senator Roger Wicker, ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, kepada wartawan pada Rabu. “Akan sangat baik jika Greenland memutuskan ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat, dan jika Denmark mengatakan kami memahami alasan Anda menginginkannya. Mari kita buat kesepakatan, tetapi itu hanya bisa terjadi dengan syarat yang tepat.”
Namun Denmark, yang menguasai Greenland sebagai wilayah sejak 1953, menolak melepaskannya dan pernah menepis usulan Trump pada masa jabatan pertamanya untuk membeli pulau tersebut. Tawaran Kopenhagen untuk memberikan AS kehadiran militer dan ekonomi yang lebih besar di Greenland juga belum memuaskan pemerintahan Trump.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada Rabu bahwa opsi pembelian pulau itu masih terbuka. “Timnya saat ini sedang membahas seperti apa kemungkinan pembelian tersebut,” ujarnya.
Di antara gagasan lain yang sempat dipertimbangkan Gedung Putih adalah skema Compact of Free Association, yakni perjanjian serupa yang dimiliki AS dengan negara-negara kepulauan di Pasifik, menurut sumber yang dekat dengan proses tersebut. Namun, skema ini kemungkinan mengharuskan Denmark melepaskan kendali atas Greenland.
Para pejabat Eropa kesulitan mengikuti sinyal yang kerap saling bertentangan dari pemerintahan AS. Setelah muncul laporan pada Selasa bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada para legislator senior—termasuk Wicker—dalam pertemuan tertutup bahwa pemerintahan masih berupaya membeli Greenland, seorang tokoh senior Partai Republik di Capitol Hill meredam isu tersebut pada Rabu.
“Itu hanya candaan, dia berusaha bersikap humoris,” kata Ketua DPR AS Mike Johnson kepada wartawan. “Apakah kami tahu akan ada semacam pengaturan finansial dalam negosiasi ini? Maksud saya, tidak ada dari kami yang tahu. Tetapi Marco tidak masuk ke pertemuan Gang of Eight dan mengatakan, ‘Kami akan membeli Greenland.’”
Menteri luar negeri Denmark dan Greenland dijadwalkan bertemu Rubio di Washington pekan depan untuk membahas isu ini.
“Dua pekan ke depan akan sangat krusial,” kata Lars-Christian Brask, wakil ketua komite kebijakan luar negeri Denmark, kepada Bloomberg TV dalam sebuah wawancara. “Namun mari kita pertemukan ketiga menteri luar negeri itu, luruskan kesalahpahaman, coba pahami apa yang ingin dicapai semua pihak, dan saya yakin setelah pertemuan itu kita akan lebih paham dan informasi yang keliru bisa diminimalkan.”
Trump kerap mengutip meningkatnya aktivitas angkatan laut dan kegiatan lain di sekitar Greenland oleh China dan Rusia sebagai alasan perlunya kendali AS atas wilayah tersebut. Namun, pejabat Denmark dan Greenland menilai kekhawatiran itu berlebihan dan telah menawarkan untuk memperluas kehadiran militer AS di sana.
“Greenland dipenuhi kapal Rusia dan China di mana-mana,” kata Trump pada Minggu. “Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu menanganinya, saya bisa pastikan itu.”
Trump menyebutkan tenggat waktu dua pekan hingga 20 hari untuk menangani isu tersebut.
Trump pertama kali mengemukakan gagasan membeli Greenland pada 2019, saat masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Sejak kembali ke Gedung Putih, retorikanya semakin menguat. Pada Desember lalu, sebuah badan intelijen Denmark untuk pertama kalinya menyebut AS sebagai potensi risiko keamanan.
(bbn)
