“Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” kata politikus senior Partai Demokrat tersebut.

Selain itu, pemerintah dan DPR bisa mengkaji sejumlah alternatif untuk menuntaskan masalah pilkada, salah satunya biaya politik yang tinggi. Negara, kata dia, bisa mengambil alih sejumlah biaya untuk pelaksanaan pilkada para pasangan calon.

“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” ujar Benny.

“Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira.”

(dov/frg)