Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrat memberi isyarat akan mengambil sikap berbeda meski tercatat sebagai anggota koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini merujuk pada wacana mayoritas anggota koalisi tersebut untuk mengubah sistem Pilkada menjadi tak langsung atau melalui DPRD.

Partai besutan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menolak sejumlah dalil yang diajukan koalisi pemerintah untuk mengusulkan Pilkada tak langsung. Beberapa di antaranya adalah biaya politik yang besar dan politik uang.

“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Anggota Badan Legislasi dari Partai Demokrat Benny Kabur Harman dikutip dari laman DPR, Senin (05/01/2026).

Menurut dia, pengembalian sistem Pilkada kepada DPRD tak menjawab persoalan dasar tentang masalah demokrasi di tingkat daerah. Keputusan tersebut hanya akan memindahkan masalah seperti biaya politik tinggi, politik uang, hingga netralitas aparatus negara.

Benny menilai, pemerintah dan DPR lebih tepat untuk memperkuat regulasi atau aturan pada UU Pilkada. Aturan pelaksanaan pesta politik di daerah harusnya punya daya paksa dan sanksi yang kuat.