Bloomberg Technoz, Jakarta - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) menilai larangan wilayah Jawa Barat ditanami kelapa sawit oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merupakan branding politik agar terlihat pro lingkungan. 

“Tidak tertutup kemungkinan bahwa kebijakan pelarangan ini juga dimanfaatkan sebagai branding politik agar terlihat pro-lingkungan, atau bahkan terkait dengan kepentingan industri sawit, yang ingin menjaga pasokan tetap terkonsentrasi pada kebun inti,” kata Ketua Umum Popsi Mansuetus Darto saat dihubungi, Senin (5/1/2026). 

Di sisi lain, Mansuetus Darto mengungkapkan pembatasan penanaman kelapa sawit di Jabar jangan dilihat berdasarkan dikotomi boleh dan tidak boleh menanam sawit. Namun, perlu dilihat dari sisi kapasitas produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada. 

Menurutnya, apabila luas tanam petani tidak sebanding dengan kemampuan serap pabrik, maka yang akan menanggung risiko dan kerugian adalah petani sendiri. Kondisi ini dapat menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) rendah, bahkan hasil panen tidak terserap karena kapasitas pabrik yang tidak mencukupi.

“Pelarangan penanaman sawit dapat dipahami dengan alasan bahwa Jawa Barat bukan wilayah ekosistem sawit,” ujarnya.