Selain itu, Igun menilai sikap Menteri Perhubungan yang selama ini dinilai tidak menunjukkan ketegasan dalam melindungi kepentingan rakyat, khususnya para pengemudi ojol.
Sebab, kebijakan yang dikeluarkan terkesan berpihak pada kepentingan bisnis perusahaan aplikator, bukan pada keadilan ekonomi bagi jutaan pengemudi.
“Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Menteri Perhubungan ini berpotensi menimbulkan gejolak di lapangan. Tahun 2026 akan menjadi tahun pergerakan bagi pengemudi ojol, dan arah tuntutan akan menyasar langsung kepada Menteri Perhubungan yang dinilai tidak pro rakyat namun masih dipertahankan oleh Presiden Prabowo,” lanjutnya.
Garda Indonesia meminta agar pada Januari 2026 Perpres Ojol dengan skema bagi hasil 90% : 10% segera diterbitkan sebagai bentuk kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pengemudi ojol di Indonesia.
“Penerbitan Perpres Ojol 90:10 adalah bukti nyata keberpihakan presiden kepada rakyat kecil, khususnya pengemudi ojol," sebutnya.
"Kami juga meminta Presiden Prabowo melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Menteri Perhubungan yang lebih pro kepada kepentingan bisnis aplikator,” tegasnya.
Garda Indonesia memperingatkan bahwa jika tuntutan ini kembali diabaikan, maka sangat berpotensi terjadi aksi-aksi demonstrasi besar pengemudi ojol di Jakarta maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
(ain)
