Bloomberg Technoz, Jakarta - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) menilai wacana kenaikan pungutan ekspor (PE) kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori biodiesel 50 berisiko menghancurkan ekosistem kelapa sawit dari hulu hingga hilir. 

Ketua Umum Popsi, Mansuetus Darto mengungkapkan kebijakan tersebut  bakal melemahkan daya saing sawit di pasar global karena ikut menambah harga ekspor terutama cost, insurance and freight (CIF). 

Menurutnya, tujuan awal dari program biodiesel untuk mengintervensi stabilisasi pasar dan tidak bisa mendominasi hingga B50. Karena itu, mendesain kebijakan biodiesel menjadi dominan merupakan sesuatu yang keliru.

Jika B50 tetap dipaksakan, sementara sumber pendanaannya bertumpu pada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), maka yang akan dikorbankan adalah petani sawit. 

“Dana untuk peremajaan, produktivitas, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sarana prasarana untuk perkebunan rakyat termasuk dukungan pencapaian sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan amanat UU Perkebunan akan terpinggirkan,” ujar Mansuetus Darto dalam siaran pers, Selasa (30/12/2025).