Bloomberg Technoz, Jakarta - Ratusan buruh turun ke jalan di DKI Jakarta untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai lebih berpihak pada kebutuhan riil pekerja. Buruh menegaskan, kenaikan upah jauh lebih dibutuhkan dibandingkan insentif-insentif yang dijanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan, aksi buruh kali ini menargetkan tuntutan sektoral sekaligus menyampaikan kekecewaan terhadap pola komunikasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penetapan UMP. Ia meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lebih intens berkoordinasi dengan buruh agar kebijakan yang diambil benar-benar mengakomodasi kepentingan pekerja.

“Setiap tahun selalu sama. Gubernur, baik yang terpilih maupun penjabat, selalu menyampaikan UMP diputuskan dengan angka tertentu karena Pemprov memberi insentif seperti air bersih, transportasi, dan BPJS. Menurut kami, argumen itu terlalu klasik,” ujar Winarso di sela-sela aksi, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, buruh membutuhkan peningkatan take home pay, bukan kompensasi berupa insentif. Ia menilai insentif transportasi tidak relevan dengan kondisi mayoritas buruh di Jakarta.

“Buruh ketika diterima kerja, misalnya di kawasan industri Pulo Gadung atau Jakarta Barat, mereka langsung mencari rumah kontrakan di sekitar kawasan. Jadi ketika bicara transportasi, itu tidak mengena. Yang dibutuhkan buruh adalah take home pay,” tegasnya.