Pengaduan terhadap wakil presiden ini muncul di tengah skandal korupsi yang semakin meluas, melibatkan miliaran dolar dana pemerintah yang dialokasikan untuk proyek pengendalian banjir. Duterte telah menyatakan yakin dirinya tidak akan terseret dalam skandal tersebut.
Dengan adanya permohonan DPR kepada Mahkamah Agung untuk menghidupkan kembali pengaduan pemakzulan yang masih menunggu putusan, laporan korupsi yang kini berada di meja Ombudsman — yang saat ini dipimpin sekutu Marcos — berpotensi menjadi arena pertempuran politik berikutnya bagi Duterte dan para lawan politiknya.
Marcos dan Duterte sempat berpasangan dalam pilpres 2022, namun aliansi mereka runtuh akibat perbedaan politik. Berdasarkan hukum Filipina, Marcos wajib lengser pada 2028 setelah menjalani satu masa jabatan enam tahun.
Remulla pada Oktober menggantikan pejabat yang ditunjuk mantan Presiden Rodrigo Duterte, ayah sang wakil presiden yang saat ini ditahan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag atas tuduhan terkait perang melawan narkoba selama masa pemerintahannya.
(bbn)
