Pemerintah mengklaim akan mencarikan alternatif PLTU lainnya untuk dipensiunkan, utamanya yang memiliki teknologi usang dan memiliki dampak lingkungan lebih buruk.
Geser Orientasi
Terkait dengan hal itu, Yayan menilai Indonesia perlu menggeser orientasi pembiayaan EBT ke sumber domestik ketimbang hanya mengandalkan investasi dari investor asing. Terlebih, kondisi pendanaan global yang mengetat berpotensi makin menghambat komitmen transisi energi RI.
Selain itu, Yayan memandang pensiun dini PLTU di Indonesia akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak memasifkan integrasi pembangkit EBT ke sistem kelistrikan.
“Mengapa? Karena EBT tanpa Energy System And Storage [ESS] itu tidak well integrated sehingga agak repot bagi PLN untuk mengintegrasikan ke pasar secara keekonomian,” kata Yayan.
Yayan memandang selama Indonesia tidak memiliki basis industri manufaktur yang kuat untuk proyek EBT, maka transisi energi akan kian berat. Indonesia dinilai hanya akan mengadaptasi teknologi dari investor yang saat ini sedang menahan diri menggelontorkan dana.
Menurut dia, transformasi industri manufaktur menjadi berbasis EBT merupakan peluang yang sangat besar untuk meredam gejolak geopolitik terhadap perekonomian domestik.
Alasannya, ketergantungan terhadap energi fosil akan berkurang sehingga gejolak harga energi fosil akibat konflik bisa terhindarkan, hal itu menurutnya sebagaimana yang sedang dilakukan China dan Uni Eropa (UE).
“Mereka makin masif karena mereka menginginkan basis industri domestik nya ditransformasi ke renewables untuk menghindari tekanan geopolitik fossil fuels sehingga harga renewables semakin kompetitif dengan fossil fuels,” ungkap dia.
Sekadar informasi, PTBA memutuskan untuk tidak memprioritaskan rencana akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu dari PLN.
Corporate Secretary Division Head Eko Prayitno menjelaskan kajian akuisisi pembangkit bertenaga batu bara tersebut sebenarnya sudah rampung, akan tetapi perusahaan memutuskan menunda rencana akuisisi tersebut sebab belum mendapatkan akses pendanaan murah.
Eko menyatakan proyek tersebut merupakan bagian dari program pemerintah dengan skema pendanaan murah program Energy Transition Mechanism (ETM) dari Asia Development Bank (ADB).
“Status saat ini kami memutuskan untuk tidak melanjutkan dahulu terhadap akuisisi proyek ini karena belum mendapatkan akses pendanaan murah,” kata Eko ketika dihubung, Jumat (12/12/2025).
Meskipun begitu, dia menegaskan perusahaan dapat memahami bahwa pembiayaan murah pada saat ini sedang sulit didapatkan, terlebih dengan kondisi makroekonomi akhir-akhir ini.
“Akan tetapi, kami bisa pahami dengan kondisi makroekonomi yang tidak mendukung dalam dua tahun belakangan ini, sulit bagi siapapun untuk mendapatkan pembiayaan dengan interest rate yang rendah,” ungkap Eko.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto memastikan pensiun dini PLTU batu bara Cirebon-1 dibatalkan. Saat ini, pemerintah sedang mencari alternatif PLTU lain untuk disuntik mati.
Airlangga menjelaskan pembatalan tersebut dilakukan karena teknologi yang dimiliki oleh PLTU Cirebon-1 masih terbilang canggih dan memiliki umur yang masih panjang.
Dengan begitu, saat ini pemerintah sedang mencari PLTU alternatif yang lebih layak untuk disuntik mati ketimbang PLTU Cirebon-1.
“Jadi salah satunya ada pertimbangan teknis, karena Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah critical, super critical, dan relatif itu lebih baik,” kata Airlangga dalam konferensi pers, di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (5/12/2025).
Serupa dengan PTBA, rencana transaksi proyek penghentian dini PLTU Cirebon-1 itu bakal menggunakan skema ETM. Transaksi ini digawangi oleh ADB bekerja sama dengan pemerintah, investor swasta, hingga filantropis.
Penghentian dini diperkirakan membutuhkan dana US$300 juta.
(azr/wdh)
