Selain itu, Mirah menekankan bahwa korporasi global seperti Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional. Indonesia bukan sekadar lokasi produksi, tetapi rumah bagi jutaan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok dunia.
“Menjaga keberlangsungan kerja berarti menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan biarkan keputusan korporasi global merusak tatanan sosial yang telah dibangun oleh para pekerja,” tambah Mirah.
Mirah berharap para pekerja Michelin dalam memperjuangkan hak-haknya dilakukan secara konstitusional dan mendorong terciptanya solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.
Sebelumnya, sebanyak 285 pegawai PT Multistrada Arah Sarana yang memproduksi ban merek Michelin tak jadi di PHK. Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, hasil itu didapati usai sidak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco ke pabrik tersebut.
"Pengurus Pusat menyampaikan PT Multistrada Arah Sarana mengambil keputusan untuk mencabut PHK 285 [buruh]," kata Andi, Jumat (7/11/2025).
Dia menjelaskan, Dasco melakukan sidak untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Pada saat sidang itu, didapati dugaan adanya pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB).
Andi mengungkap, seminggu sebelum PHK diumumkan, PT Multistrada Arah Sarana mendadak menjadi perusahaan yang tertutup.
"Pak Dasco menanyakan ke perusahaan, punya kendala apa? Masalah globalnya apa, apa keberatan soal pajak, apa ada masalah soal bahan baku. Supaya pemerintah membantu teman-teman perusahaan, jangan PHK menjadi langkah awal untuk mengatasi persoalan," sebutnya.
(ell)
