Pada kesempatan tersebut, Perry menyampaikan arah bauran kebijakan BI pada 2026 kepada peserta yang berasal dari lembaga keuangan, ekonom, akademisi, dan media massa.

Pertama, Kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk memperkuat kemampuan intermediasi perbankan dalam rangka mendukung sektor-sektor prioritas Pemerintah.

Ketiga, kebijakan  sistem pembayaran diarahkan untuk meningkatkan transaksi pembayaran digital, termasuk  QRIS dan BI-FAST. Keempat, dari sisi kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, difokuskan pada penguatan aspek produk (product), harga (pricing), pelaku (participants), dan infrastruktur (infrastructure) pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional.

Kelima, Bank Indonesia terus memperkuat UMKM, ekonomi hijau, dan ekonomi syariah untuk mendukung ekonomi kerakyatan Pemerintah. “Melalui penguatan bauran kebijakan tersebut, BI berkomitmen penuh mendukung Asta Cita dan memastikan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya tahan".

BIRAMA 2025 merupakan bagian dari Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman publik tentang kebijakan BI dan memberikan panduan bagi masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan ekonominya ke depan. 

(lav)