Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran global. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dinilai berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia.

Tim Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D, menilai situasi ini bukan sekadar isu politik luar negeri. Dinamika konflik berisiko menjalar cepat ke sektor energi dan pasar keuangan global.

Menurutnya, salah satu titik paling krusial adalah potensi gangguan di Selat Hormuz. Jalur ini menjadi nadi distribusi energi dunia karena dilalui sekitar 20 persen aliran minyak global.

“Penutupan Selat Hormuz menjadi penguat guncangan karena membuka potensi gangguan terhadap sekitar 20 persen aliran minyak global, sehingga konflik geopolitik langsung berubah menjadi guncangan ekonomi makro,” ujar Fithra dalam laporan terbarunya 2 Maret 2026.

Jika gangguan berlangsung signifikan, harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga USD 150 per barel. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Indonesia yang masih berstatus net importir minyak.

Lonjakan harga energi akan meningkatkan tekanan inflasi impor dan memperbesar beban subsidi energi. Dampaknya bisa merembet pada ruang fiskal pemerintah dan daya beli masyarakat.

Durasi Konflik Jadi Penentu Risiko

Fithra menekankan bahwa lamanya konflik menjadi variabel kunci dalam membaca arah risiko. Gangguan jangka pendek dinilai masih dapat diserap sebagai dislokasi pasar sementara.

Namun, jika konflik berlangsung lama, tekanan dapat berubah menjadi struktural. Pasar keuangan, nilai tukar, hingga neraca eksternal berpotensi mengalami tekanan berlapis.

“Durasi adalah variabel utama dalam menentukan risiko. Gangguan jangka pendek masih dapat diserap pasar, tetapi konflik berkepanjangan akan mengubah situasi menjadi tekanan struktural di berbagai pasar,” jelasnya.

Dalam skenario terburuk, nilai tukar rupiah disebut berpotensi melemah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Risiko ini muncul seiring tekanan pada neraca transaksi berjalan dan potensi arus modal keluar.

Meski begitu, ia melihat Indonesia tidak berada dalam posisi tanpa pertahanan. Fondasi kebijakan makro dinilai cukup kuat untuk meredam gejolak eksternal.

Koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi kunci stabilitas. Sinkronisasi kebijakan dinilai penting untuk menjaga ekspektasi pasar.

“Koordinasi kebijakan menjadi penentu stabilitas. Respons cepat dalam 48 jam pertama sangat krusial untuk menjaga ekspektasi dan kepercayaan pasar,” tegasnya.

Langkah antisipatif yang dapat ditempuh meliputi penyesuaian subsidi energi, intervensi pasar valuta asing, hingga penguatan mekanisme pengamanan pasar modal.

Pengalaman Indonesia menghadapi pandemi dan gejolak harga komoditas sebelumnya juga menjadi modal berharga. Rekam jejak tersebut menunjukkan kapasitas respons yang semakin adaptif.

Dengan respons cepat dan terkoordinasi, dampak eksternal diyakini dapat ditekan. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia dinilai masih memiliki ruang kebijakan memadai untuk menjaga stabilitas dan melindungi momentum pertumbuhan ekonomi.